Menteri Teten Permudah Akses BBM Subsidi Bagi Nelayan

Mengamini, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengaku sangat menyambut baik program ini karena dinilai sangat membantu dan memudahkan bagi semua pihak. Terutama bagi Pertamina yang memiliki tugas menyalurkan BBM bersubsidi kepada pihak yang tepat sasaran.

“Dengan begitu, penyaluran BBM subsidi untuk nelayan melalui koperasi kepada anggotanya by name by address, dipastikan akan langsung dinikmati oleh para nelayan,” ujarnya.

Nicke menyebut, rencana piloting program tersebut akan dilakukan di tujuh lokasi yaitu di Lokna, Deli Serdang, Indramayu, Pekalongan, Semarang, Surabaya dan Lombok Timur.

“Jadi tujuh lokasi ini akan segera kita jalankan. Pertamina akan pastikan kuota untuk BBM bersubsidi bagi nelayan di tujuh daerah tersebut akan kita salurkan melalui koperasi, yang sudah ditetapkan nanti oleh pihak Kemenkop UKM,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis Solar menjadi Rp 6.800 per liter, kemudian Pertalite Rp 10.000 per liter. Namun, biaya yang dikeluarkan kelompok nelayan ternyata lebih mahal.

Ketua Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menyampaikan nelayan mengeluarkan biaya lebih mahal sekitar Rp 1.000-2.000 per liter dari yang ditetapkan. Padahal, nelayan bergantung pada harga BBM Solar dan Pertalite.

"Pasca pengumuman kenaikan BBM kemarin, laporan beberapa daerah KNTI saat ini nelayan kecil membeli solar sekitar Rp 8.000 dan Pertalite Rp12.000," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (5/9/2022).

Menurut survei yang dilakykan KNTI, 70 persen nelayan kecil menggunakan bahan bakar solar. 30 persen sisanya menggunakan Premium atau Pertalite.

"Sekitar 82 persen nelayan kecil sejak lama tidak bisa mengakses BBM subsidi. Mereka membeli BBM dg harga yang lebih tinggi di eceran," ungkapnya.

Ia menerangkan, ada sejumlah sampak bagi dunia usaha perikanan. Diantaranya, biaya operasional melaut nelayan akan meningkat, kemudian suplier/pedagang ikan akan mengalami kenaikan biaya operasional terutama transportasi. Serta, unit pengolah (eksportir) juga akan mengalami kenaikan biaya operasional.

"Jika BBM naik, inflasi akan tergerek tinggi. Yang berarti nelayan kecil khususnya harus membeli BBM lebih mahal, membeli sembako, kopi, kebutuhan pangan lainnya lebih mahal, dan potensi ketimpangan ekonomi meningkat," kata dia.

"Tapi sulit membayangkan harga ikan yang mereka jual ke pasar, tengkulak, atau pabrik, juga akan naik. Mengapa begitu? Karena nelayan (kecil) bukan penentu harga (price maker) alias tidak punya daya tawar dalam menentukan harga ikan," bebernya.

Lebih lanjut, Dani meminta subsidi kepada nelayan masih tetap dipertahankan. Artinya, besarannya masih terjangkau dan bisa diakses nelayan.

"Namun perbaiki mekanisme distribusinya dan cukupi kuotanya. Karena sebelum naik pun, nelayan tidak bisa akses BBM subsidi dan kuotanya sering tidak cukup. Pemerintah harus menyadari hal ini," ungkapnya.

Di sisi lain, mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM diminta untuk segera rampung. Kemudian, bisa dipastikan seluruh nelayan mendaparkan BLT tersebut.

"Jika diperlukan, anggarannya ditambah dari alokasi pusat. Tentu BLT ini sifatnya sementara dan sebagai bantalan. Tapi dampak kenaikan BBM akan terus berlanjut di bawah," tukasnya.