Sri Mulyani: Indonesia Butuh Ongkos Infrastruktur Ribuan Triliun Rupiah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Keterangan Pers Menteri Keuangan, Roma, secara virtual, Minggu (31/10/2021).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, pendanaan untuk proyek pembangunan infrastruktur nasional tidak akan bisa bergantung hanya dari APBN saja. Pun juga tak akan mampu bila bersender pada neraca keuangan BUMN karya.

Pasalnya, Sri Mulyani menyatakan, negara membutuhkan dana yang teramat besar untuk membangun proyek infrastruktur di seluruh Tanah Air.

"Karena kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur bukan Rp 100 triliun, bukan Rp 700 triliun, but it can be ribuan triliun rupiah," ujar Sri Mulyani dalam acara penyelesaian transaksi antara PT Waskita Toll Road dengan INA, Selasa (6/9/2022).

Bendahara Negara mencatat, gelontoran investasi Proyek Strategi Nasional (PSN) di bidang infrastruktur untuk periode 2016-2022 telah mencapai angka Rp 716,4 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, setidaknya ada 128 proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun oleh pemerintah sejak 2016 lalu dengan nilai investasi mencapai Rp 716,4 triliun.

"Tadi pagi kita rapat dengan Pak Presiden (Jokowi) bicara tentang PSN, selama 2016-2022 ini ada 128 PSN yang dibangun oleh pemerintah. Saya ingin menyampaikan dari sisi strategis pembiayaan, karena ini merupakan salah satu yang diprioritaskan pembangunan pemerintah, 128 PSN ini biaya investasinya sebesar Rp 716,4 triliun," bebernya.

Sejak 2016, lanjut Sri Mulyani, Indonesia mulai mencanangkan untuk membangun Indonesia. Pasalnya, pemerintah mulai mengidentifikasi permasalahan infrastruktur dan ditemukan bahwa Indonesia dari sisi rangking masuk sebagai negara emergency yang memiliki gap insfrastruktur amat serius.

"Jadi kita bicara ingin membangun Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara high income, menjadi negara yang kompetitif, produktif, maka tidak ada pilihan selain investasi di bidang sumber daya manusia. Maka investasi di bidang infrastruktur menjadi persyaratan," tegasnya.

Penanganan pandemi Covid-19 tetap berjalan, pembangunan infrastruktur tidak kita lupakan. Seperti jalan-jalan tol yang telah dibangun, pada masa pandemi ini menjadi jalur cepat untuk menyuplai kebutuhan masyarakat dan logistik kesehatan.

2 dari 3 halaman

Menteri PUPR: Tak Ada Proyek Infrastruktur Baru, Kecuali Atas Perintah Presiden

Melihat Progres Pembangunan LRT yang Mundur Hingga Juni 2022 — Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (7/8/2020). PT Adhi Karya akan memprioritaskan pengerjaan proyek infrastruktur berlabel proyek strategis nasional (PSN) di tengah pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus mengoptimalkan program infrastruktur yang sedang berjalan atau sudah terbangun, ketimbang menginisiasi suatu proyek baru. Termasuk dalam pemanfaatan pagu anggaran yang tertuang dalam RUU APBN 2023 beserta Nota Keuangannya sebesar Rp 125,2 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur tahun anggaran 2023, Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun. Itu dilaksanakan melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

"Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024. Tidak ada pembangunan baru, kecuali atas perintah Presiden," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (18/8/2022).

Pagu anggaran Kementerian PUPR 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp 41,9 triliun, antara lain melanjutkan penyelesaian 24 bendungan, dimana 13 bendungan di antaranya ditargetkan tuntas. Seperti, Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumut, Karian di Banten, serta Cipanas dan Leuwikeris di Jabar.

Selain itu juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 ha seperti Daerah Irigasi Lematang di Sumsel, DI Baliase di Sulsel, DI Bintang Bano di NTB, DI Rentang di Jabar, dan daerah irigasi lainnya yang airnya dilayani dari bendungan-bendungan.

Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 49,3 triliun, antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan. Pada 2023, ditargetkan 297 km jalan tol baru dioperasikan yang tersebar pada 12 ruas, seperti Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung sepanjang 69,2 km.

"Tahun 2022 ruas tol baru yang dioperasikan 375 km, lalu tahun 2023 sepanjang 297 km, sehingga diharapkan hingga 2024 ada tambahan 1500 km jalan tol baru yang dioperasikan. Seluruhnya dengan layanan gate to gate," terang Menteri Basuki.

3 dari 3 halaman

Permukiman

Selanjutnya, di bidang permukiman sebesar Rp 25 triliun, antara lain penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 198 ha seperti Waterftont City Pangururan dan Tele di Toba, Kampung Seni Borobudur, kawasan Dieng, KSPN Wakatobi, dan Kawasan Kaimana.

Direktorat Jenderal Cipta Karya juga menyelesaikan pembangunan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni PLBN Jagoi Babang di Kalbar serta PLBN Long Midang, Labang, dan Long Nawang di Kaltara. Di bidang air minum di antaranya dilanjutkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Wosusokas untuk menambah pasokan air minum perpipaan di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, dan Kota Surakarta di Jawa Tengah.

Kemudian, menyelesaikan pembangunan SPAM Umbulan di Jawa Timur, SPAM Bandar Lampung, dan SPAM Regional Durolis untuk mendukung layanan air minum perpipaan di Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Bengkalis di Riau.

Di bidang sanitasi menyelesaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) di Kota Pekanbaru, Jambi, Makasar, Banda Aceh, DKI Jakarta, dan KIT Batang di Jawa Tengah. Kemudian menyelesaikan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional Kota Manado, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara, serta Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Kebun Konggok di Lombok.

Infografis Indeks Infrastruktur Indonesia

Investasi
Bisnis
Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Lihat Selengkapnya
Investasi
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
infrastruktur