Fakta-fakta Subsidi Gaji Rp 600.000, Segera Cair Akhir Pekan Ini

Merujuk Bab II Pasal 3 Permenaker 10/2022, terdapat tiga syarat pekerja/buruh yang berhak menerima BSU Rp 600.00. Pertama, yang bersangkutan berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.

Selanjutnya, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Kemudian, menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan.

Khusus untuk syarat ketiga, pekerja dengan upah minimum kabupaten/kota di atas Rp 3,5 juta pun tetap berhak menerima bantuan subsidi gaji Rp 600.000.

"Tapi yang punya upah minimum di atas itu berhak. Contoh DKI Jakarta yang UMP Rp 4,7 juta. Itu senilai upah minimum kabupaten/kota, mereka tetap berhak mendapat itu," kata Ida.

Ida juga menyatakan, seleksi calon penerima BSU 2022 murni dihitung sesuai kriteria yang tercantum dalam Permenaker 10/2022, kendati yang bersangkutan juga pernah menerima bantuan yang sama di tahun sebelumnya.

"Kemungkinan besar penerima tahun 2021 juga menerima di tahun 2022, selama gajinya belum naik. Jadi patokannya bukan (pernah) nerima atau tidak, tapi sudah sesuai kah dengan kriteria atau tidak," ungkap Ida.

Namun, Ida menekankan, bantuan subsidi upah ini dikecualikan untuk aparatur sipil negara (ASN) atau PNS beserta TNI/Polri. "Bantuan subsidi upah berlaku secara nasional, kecuali PNS, TNI/Polri," tegas dia.

Selain itu, uang subsidi gaji juga diprioritaskan untuk pekerja yang belum menerima program keluarga harapan (PKH), program Banpres Usaha Mikro (BPUM), dan penerima Kartu Prakerja.

Sehingga pemerintah merevisi jumlah penerima bantuan subsidi upah, dari mulanya 16.198.731 pekerja menjadi 14.639.675 orang.

Gelontorkan Anggaran Rp 8,8 Triliun

Dengan penyesuaian jumlah penerima subsidi upah/gaji, pemerintah telah mengubah alokasi anggaran dari semula Rp 9,6 triliun menjadi Rp 8,8 triliun. Dana tersebut bakal dipakai untuk mencairkan BSU kepada sekitar 14,63 juta penerima.

Untuk penyaluran dana tersebut, Kemnaker telah berkoordinasi dengan sejumlah bank milik negara (himbara) beserta PT Pos Indonesia, yang turut digandeng untuk mempercepat proses penyalurannya.

"Penyaluran (BSU) bekerjasama dengan bank himbara, BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, BSI. Dan tahun ini berbeda, karena kami sertakan PT Pos Indonesia. Untuk percepat peyaluran, di samping bank himbara, kita salurkan lewat PT Pos. Pokoknya pinginnya cepat aja," tutur Menaker Ida.