Sederet Respon Buruh hingga Pedagang Pasar soal Harga BBM Naik

Sudah jelas, kenaikan BBM juga berimbas ke sektor lain, salah satunya bahan pokok. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menolak keras kenaikan harga BBM pada saat kondisi perekonomian negeri ini tidak baik-baik saja.

"Desakan dari anggota di seluruh Indonesia mulai terasa dampaknya terhadap kenaikan harga BBM. Memaksa kami DPP untuk menindaklanjuti desakan dan tekanan dari anggota," Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan, Selasa (6/9/2022).

DPP IKAPPI terus melakukan kajian dan upaya-upaya kongkrit untuk mempercepat konsolidasi, dan melakukan penguatan terhadap anggota yang merupakan para pedagang pasar, dikarenakan dampak harga BBM yang sudah mulai terasa.

Di beberapa daerah kenaikan harga sudah mulai meningkat antara lain (Kg) :- Cabai merah keriting : Rp 90.000 per kg- Cabai Merah TW : Rp 74.000 per kg- Cabai rawit merah : Rp 70.000 per kg- Cabai rawit hijau : Rp 55.000 per kg- Bawang merah : Rp 40.000 per kg- Bawang putih : Rp 35.000 per kg- Daging Ayam : Rp 42.000 per kg- Telur : Rp 29.000 per kg- Daging sapi : Rp 149.000 per kg

3. Organda

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan, menilai kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak Subsidi diprediksi akan menaikkan tarif angkutan darat sebesar 10 persen hingga 12 persen.

“Kalau melihat estimasinya kenaikan kurang lebih 10-12 persen untuk angkutan orang maupun angkutan barang,” kata Shafruhan, kepada Liputan6.com, Minggu (4/9/2022).

Kita telah hitung dan perkiraannya di angka 10-12 persen kenaikan tarif angkutan.

“Kami perlu melakukan adjustment tarif, terutama itu ada di mikrolet, taksi, dan bis kota, dan akap yang menggunakan solar, serta bus pariwisata. Kenaikannya kurang lebih segitu,” ujarnya.

Seharusnya, ada pengecualian tidak ada kenaikan harga BBM subsidi bagi transportasi umum. Sebab, jika begitu akan berdampak pada meningkatnya tarif angkutan darat, baik angkutan orang maupun barang.

“Khusus transportasi umum jangan dikenakan kenaikan, supaya tidak terjadi gejolak kenaikan harga, Kalau yang naik kendaraan pribadi tidak mempengaruhi kebutuhan masyarakat, karena tarif mereka tetap, kalau tarif kendaraan umum naik maka akan berpengaruh pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ketua umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda, Igun Wicaksono, meminta Pemerintah segera mengimplementasikan kebijakan pemberian subsidi BBM jenis Pertalite untuk pengemudi Ojol.

“Kami Asosiasi sedang menunggu sinyal dari pemerintah yang beberapa saat lalu melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa pengemudi ojol akan mendapatkan subsidi BBM jenis Pertalite,” kata Igun kepada Liputan6.com, Sabtu (3/9/2022).

Igun bercerita, pihaknya pernah bersurat kepada Presiden RI Jokowi pada tanggal 25 Agustus 2022 yang salah satu isi poinnya adalah Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia memohon, agar pengemudi ojek daring tetap diberikan subsidi BBM jenis Pertalite apabila ada pengurangan subsidi BBM jenis Pertalite.

“Surat kami tersebut mendapatkan tanggapan langsung dari Presiden Jokowi dengan adanya pengumuman melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan bahwa ojek daring akan mendapatkan subsidi BBM jenis Pertalite,” katanya.

Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapat keterangan subsidi dalam bentuk seperti apa dan berapa nilainya, karena baru pernyataan pengumuman saja.

“Kami berharap Pemerintah segera mewujudkan janji subsidi tersebut, agar beban biaya operasional ojek daring tidak berat karena mengingat belum adanya kenaikan tarif bagi pengemudi ojek daring,” ujarnya.

Selain subsidi BBM jenis Pertalite juga, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda berharap Pemerintah segera memberikan Keputusan mengenai penyesuaian tarif ojek daring yang diserahkan regulasi besaran tarifnya oleh Pemerintah Provinsi, mengingat akan semakin beratnya beban biaya operasional ojek daring serta pengurangan biaya sewa aplikasi dari sebelumnya 20 persen menjadi maksimal 10 persen.

“BLT BBM Rp 150.000 tidak akan mencukupi untuk menunjang operasional pengemudi ojek daring,” pungkasnya.

Ekonom Indef, Nailul Huda, adanya demo tersebut bisa berpotensi menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diprediksi mencapai 30 ribu pekerja, lantaran naiknya biaya operasional karena BBM naik.

“Permintaan masyarakat turun, biaya naik. PHK akan terjadi. Hitungan saya bisa menimbulkan PHK sampai 30 ribu pekerja,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Selasa (6/9/2022).

Disisi lain, ekonom menilai adanya demo ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak didukung oleh elemen masyarakat seperti pekerja.

“Dengan adanya protes dengan skala besar bisa membuat dunia usaha tidak percaya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ini bisa berbahaya ke ekonomi terutama ke persoalan investasi,” ujarnya.

Senada, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef/Ekonom Rizal Taufikurahman, dampak kenaikan BBM subsidi itu, juga berpengaruh terhadap meningkat biaya operasional akibat biaya input produksi naik.

“Dunia usaha akan terdampak dengan meningkat biaya operasional akibat biaya input produksi naik. Hal ini disebabkan dorongan oleh biaya transportasi dan biaya logistik. Output produksinya akan menurun,” ujar Rizal.

Rizal juga memprediksi, jika biaya operasional dunia usaha meningkat maka berpotensi menimbulkan PHK terhadap buruh.

“(Iya berpotensi PHK), apabila biaya operasional (opex) lebih tinggi dari Capex nya,” pungkas Rizal.