Tak Cuma Sri Mulyani, Menteri Denmark juga Keluhkan Tingginya Subsidi BBM

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kerja Sama Pembangunan Denmark Flemming Møller Mortensen menyinggung tingginya subsidi yang dikeluarkan untuk bahan bakar fossil termasuk BBM. Maka diperlukan keseimbangan antara bahan bakar fosil dan energi baru terbarukan.

Kemudian, bisa melancarkan upaya untuk transisi energi fosil ke energi hijau kedepannya. Upaya ini sekaligus sejalan dengan target pengurangan emisi karbon, dimana transisi energi masuk dalam agenda global.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, Flemming Møller Mortensen melihat Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan energi bersih. Untuk itu, diperlukan kerangka kebijakan yang tepat sebagai fondasinya.

"Keseimbangan antara pasokan energi hijau dan energi fosil akan membutuhkan reformasi subsidi bahan bakar fosil yang mahal," kata dia dalam pembukaan Seminar of The Development Indonesia's Blue Economy Roadmap, di Belitung, Rabu (7/9/2022).

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dalam konteks transisi energi bersih, Indonesia disebut bisa menjadi pemimpin transisi energi di kawasan Asia Tenggara.

Caranya, melalui pembentukan kerangka kebijakan yang tepat dan transparan. Ini disebut bisa menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke pengembangan energi baru terbarukan.

Berdasarkan pengalaman dan keahlian Denmark, pihaknya mengerjakan rencana dan regulasi energi jangka panjang, dimana ini bisa dijadikan contoh.

"Dan kami berbagi model dan instrumen untuk pendanaan iklim publik dan swasta yang inovatif dan terpadu untuk mendatangkan penyedia teknologi dan investasi swasta," ujar dia.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikan harga BBM subsidi dan non subsidi. Pengumuman ini disampaikan Sabtu (3/9) siang bersama sejumlah menteri terkait.

2 dari 4 halaman

Peluang di Sektor Maritim

20160113-Dampak Kebijakan BBM, Ratusan Perahu Nelayan Antre di Muara Angke — Ratusan perahu nelayan tampak bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa, (13/01). Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar membuat ribuan nelayan tidak melaut. (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Lebih lanjut, ia memandang sektor maritim menyimpan peluang yang besar dalam perceparan transisi energi. Ini berarti juga berkaitan dengan upaya pengembangan Ekonomi Biru yang peta jalannya sedang disusun Indonesia.

Ia memandang, optimalisasi pelayaran internasional dan kerja sama global tentang bahan bakar hijau dan koridor hijau di sepanjang jalur perdagangan akan semakin cepat. Perusahaan pelayaran Denmark telah menetapkan target untuk menjadi Netral Iklim pada tahun 2040. Mendorong permintaan global untuk bahan bakar dan infrastruktur kapal ramah lingkungan.

"Dan di Denmark, kami telah membentuk komite pemerintah untuk menghubungkan ekonomi hijau dan biru dan melibatkan pelaku sektor swasta di seluruh rantai nilai. Dan Indonesia memiliki lokasi yang strategis sebagai potensi untuk menjadi green shipping hub dan memberikan green fuse bagi armada pelayaran global," bebernya.

3 dari 4 halaman

Tiga Poin Penting Pengembangan Ekonomi Biru

ESDM — PLTB ini bisa mengaliri listrik 360 ribu pelanggan 450 KV. Proyek ini bagian dari proyek percepatan pembangunan pembangkit 35.000 MW, sekaligus bagian dari upaya Pemerintah mencapai target bauran energi nasional 23 persen dari EBT pada 2025.

Menteri Kerja Sama Pembangunan Denmark Flemming Moller Mortensen menyoroti 3 poin dalam pengembangan ekonomi biru atau Blue Economy. Ekonomi Biru dinilai jadi salah satu upaya penting untuk keluar dari zona krisis energi yang terjadi saat ini.

Flemming Moller Mortensen mengungkap langkah ini juga jadi satu cara untuk mendorong transisi energi dan transformasi ekonomi. Alasannya, aspek Ekonomi Biru jadi jalan untuk memuluskan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

"Pertama, ekonomi biru yang kuat harus didasarkan pada transisi hijau yang adil dan merata. Ekonomi biru dan transisi energi hijau harus berjalan beriringan. Dan kita telah memperjuangkan Indonesia untuk menjadikan transisi energi sebagai prioritas dalam G20," ujarnya dalam pembukaan Seminar of The Development Indonesia's Blue Economy Roadmap, di Belitung, Rabu (7/9/2022).

Kedua, dibutuhkannya kemitraan antara pemerintah dan swasta yang kuat dalam ekonomi biru lintas sektor negara dan kawasan. Dalam hal ini, kerangka kebijakan yang ambisius, khusus, dan transparan diperlukam sebagai kunci menarik investor.

"Kerangka kebijakan yang ambisius, khusus dan transparan adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan investor dan untuk menarik investasi swasta ke ekonomi hijau dan biru. Dan ketiga, kita membutuhkan kolaborasi regional dan multilateral yang kuat untuk mengatasi masalah lintas batas ekonomi biru ini," bebernya.

Dalam hal ini, ia mengakui kalau Denmark dan beberapa negara lain tengah berupaya untuk meningkatkan serapan energi bersih. Misalnya, meningkatkan instalasi tenaga surya hingga 4 kali lipat di 2030 mendatang.

"Kami akan meningkatkan kapasitas angin lepas pantai lebih dari sepuluh kali lipat pada tahun 2050. Dan dengan demikian kami akan memasok lebih dari 213 juta rumah tangga di mana listrik hijau dan mereproduksi hidrogen hijau untuk dekarbonisasi pengiriman," terangnya.

4 dari 4 halaman

Peta Jalan Blue Economy Diluncurkan 2023

Peluang Investasi EBT di Indonesia Semakin Terbuka Lebar — Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 12 Tahun 2017 membuat peluang investari Energi Baru dan Terbarukan (EBT) semakin terbuka lebar.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut peta jalan Blue Economy akan diluncurkan tahun depan. Tentunya setelah melalui berbagai tahapan dalam penyusunannya dalam setahun terakhir.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pembentukan roadmap Blue Economy dilakukan sejalan dengan momentum G20 Indonesia. Tujuannya, guna menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait.

"Peta jalan Blue Economy untuk transformasi ekonomi dalam penyusunannya dibantu berbagai stakeholder untuk menunjukkan Bappenas ini inklusif, maka mengikutsertakan seluruh stakeholder," kata dia dalam Media Briefing, di BW Suites Belitung, Selasa (6/9/2022).

"Rencananya Blue Economy diluncurkan awal tahun depan pada saat Indonesia jadi chairman ASEAN 2023," imbuhnya.