Tarif Ojol dan Bus AKAP Naik, Ini Besaran dan Waktu Berlaku

Hendro menyatakan, selain karena komponen harga BBM khususnya Solar, penyesuaian biaya angkutan bus AKAP kelas ekonomi juga memperhitungkan biaya awak bus yaitu kenaikan UMP, iuran kesehatan dan ketenagakerjaan, serta penyesuaian harga kendaraan dan sparepart.

"Untuk harga atau biaya AKAP ekonomi mulai tahun 2016-2020 belum pernah ada kenaikan tarif. Namun untuk penyesuaian kenaikan harga BBM, maka perlu ada penyesuaian tarif," jelas Hendro.

Tarif dasar bus AKAP ekonomi terbaru mengalami kenaikkan Rp 40, dari sebelumnya Rp 119 menjadi Rp 159 per penumpang per km.

Adapun ketentuan ongkos moda transportasi ini dibagi menjadi dua wilayah, yakni wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara), dan wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur).

Berikut rinciannya:

Wilayah I;- tarif batas bawah naik dari Rp 95 menjadi Rp 128 per penumpang per km- tarif batas atas naik dari Rp 155 menjadi Rp 207 per penumpang per km

Wilayah II;- tarif batas bawah naik dari Rp 106 menjadi Rp 142 per penumpang per km- tarif batas atas naik dari Rp 172 menjadi Rp 227 per penumpang per km

Asosiasi pengemudi ojek online tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) tetap bakal memprotes tarif ojol naik. Pasalnya, itu tidak sesuai dengan tuntutan mereka, yakni memberikan wewenang kenaikan pada daerah/provinsi.

"Kami belum pernah diajak komunikasi, jadi kami belum bisa melihat apa aja poinnya yang akan digunakan dalam tarif yang baru ini. Karena permintaan kita kan tarif diberikan wewenangnya pada daerah aja," ujar Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono kepada Liputan6.com.

Igun menilai, ketentuan tarif ojol akan lebih tepat diserahkan pada pemerintah daerah, lantaran angka inflasi hingga disparitas harga di masing-masing wilayah berbeda.

"Kalau memang mengakomodir permintaan dari kita, maksudnya sesuai kenaikan yang ditentukan oleh Kemenhub, kita pasti akan terima. Tapi kalau tidak sesuai, ya kita akan protes kembali, tidak akan terima," tegasnya.

Selain menolak kebijakan tarif ojol dari pusat, pengemudi ojek online pun disebutnya mendesak perusahaan penyedia jasa untuk menurunkan biaya sewa aplikasi maksimal 10 persen.

Sekjen DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono menilai, putusan akhir tarif bus AKAP kelas ekonomi teranyar masih di bawah usulan. Namun, ia mengapresiasi Kemenhub yang mau melakukan penyesuaian harga.

"Kalau menurut hitungan kita masih di bawah hitungan kita, 40 persen. Tapi, itu saya pikir cukup positif kita tanggepin," kata Ateng kepada Liputan6.com.

Setidaknya, ia menambahkan, regulator sudah memberi kepastian kepada semua pihak bahwa ongkos bus jarak jauh naik.

"Sehingga memberikan kepastian bagi siapa pun, bagi kami, bagi customer, masyarakat pengguna juga nanti akan bisa pertimbangkan, oh harga bus AKAP kira-kira jadi sekian kali sekian dengan jarak sekian," ungkapnya.

"Buat operator, tentu itu akan jadi suatu langkah yang meski belum capai 100 persen, ya wajar-wajar aja. Saya mengapresiasi yang dilakukan Kemenhub," ujar Ateng.

Ateng pun mewajari putusan penyesuaian tarif bus AKAP kelas ekonomi baru dilakukan sekarang pasca harga BBM naik. Kendati dalam penentuan harga masih banyak komponen lain di luar harga Solar.

"Kalau untuk solarnya pasti itu sudah bisa meng-cover. Persoalannya adalah, penyusun tarif itu tidak hanya solar, ada komponen lain. Komponen yang lain mudah-mudahan tidak segila yang kita bayangkan," sebutnya.