OJK: 38 Persen Pengguna Akses Keuangan Rentan Diserang Kejahatan Siber

Cyber Crime Skimming — Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan serangan kejahatan siber (Liputan6.com/Balgoraszky Arstide Marbun)

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewanti-wanti para pengguna produk keuangan digital agar berhati-hati terhadap ancaman serangan siber. Pasalnya, tingkat literasi keuangan digital terhitung masih rendah.

Menurut catatan OJK, tingkat inklusi keuangan Indonesia baru mencapai level 76,9 persen pada 2019. Sedangkan tingkat literasi keuangan masih relatif rendah di posisi 38,03 persen. Bahkan, indeks literasi digital masih 3,49 persen.

Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Horas VM Tarihoran, meminta semua pihak perlu mewaspadai risiko keamanan siber yang terus terbuka, utamanya disebabkan oleh literasi digital masyarakat yang masih rendah.

"Sejauh ini, kita melihat ada sebanyak sekitar 38 persen dari masyarakat yang sudah mengakses produk keuangan yang rentan diserang oleh kejahatan siber," kata Horas dalam workshop Literasi Keamanan Digital Perbankan, Peduli Lindungi Data Pribadi yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan dukungan Bank Negara Indonesia (BNI), ditulis Kamis (8/9/2022).

Oleh sebab itu, Horas menyampaikan literasi keuangan tidak akan bisa ditingkatkan oleh OJK sendirian, diperlukan peran sektor jasa keuangan termasuk perbankan.

Terlebih, ada sekitar 3.100 lembaga jasa keuangan yang terdaftar di OJK dan sepertinya harusnya baru 40 persen yang memenuhi telah melakukan kegiatan edukasi minimal 1 kali setahun.

“Bank-bank besar seperti BNI melakukan kegiatan edukasi sudah lebih dari satu kali. Saya berterima kasih juga dengan kawan-kawan perbankan dan inklusi keuangan kita paling besar di perbankan, 73 persen ada di perbankan, maka wajar kalau kawan-kawan di perbankan yang melakukan kegiatan literasi," tuturnya.

Dunia yang semakin terhubung membuat banyak pihak rentan menjadi korban kejahatan siber. Kota Los Angeles di AS memerangi kejahatan ini lewat aplikasi yang mengumpulkan dan berbagi info penting mengenai ancaman serangan peretasan. Berikut laporan Hel...

2 dari 3 halaman

OJK Ingin Kampus Jadi Sentra Peningkatan Literasi Keuangan Digital

20151104-OJK Pastikan Enam Peraturan Akan Selesai Pada 2015 — Petugas tengah melakukan pelayanan call center di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Senada, Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank BNI Rayendra Minarsa Goenawan mengatakan, pihaknya telah bersinergi dengan regulator baik OJK maupun Bank Indonesia dalam menerapkan perlindungan konsumen. Ia mengaku literasi sebagai garda utama dalam perlindungan data konsumen.

"Keamanan itu tidak hanya dari pelaku jasa keuangan saja, tapi paling utama dari pemilik data sendiri dalam menjaganya. Maka end user sebagai pemilik data adalah setiap orang yang menggunakan produk sehingga literasi harus ditingkatkan seiring kenaikan inklusi," jelas Rayendra.

Guna memberikan perlindungan bagi nasabah BNI telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Mulai dengan menyediakan pusat pengaduan melalui BNI Contact Center (BCC) yang beroperasi 24 jam selama 1 minggu. Nasabah dapat menyampaikan keluhan melalui telepon 1500046, mengirim email bnicall@bni.co.id. atau bahkan mendatangi kantor cabang BNI terdekat.

Selain itu, BNI telah memiliki unit yang memantau transaksi nasabah dan menerima laporan pengaduan nasabah dalam 24 jam dalam 7 hari. BNI juga telah menjalankan fungsi fraud detection yang berfungsi mendeteksi aktivitas fraud secara real time.

Tak sampai di situ, BNI juga telah mengikuti aturan Bye Laws yang dirilis oleh Bank Indonesia. Bye Laws merupakan pedoman pelaksanaan pemblokiran rekening simpanan nasabah dan pengembalian dana nasabah dalam hal terjadinya indikasi tindak pidana. Bye Laws dipergunakan oleh Perbankan untuk keseragaman pelaksanaan dalam praktik Perbankan bagi bank peserta Bye Laws.

Tujuan utama dari Bye Laws adalah agar uang hasil kejahatan dapat segera diblokir dan dikembalikan ke nasabah.

“BNI terus berupaya untuk mematuhi arahan OJK sebagai pengawas perbankan untuk melakukan edukasi kepada nasabah terkait perlindungan data nasabah melalui berbagai channel,” tukasnya.

3 dari 3 halaman

Jaga Kerahasiaan

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau — Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

BNI mengimbau untuk nasabah selalu menjaga kerahasiaan informasi pribadi termasuk PIN dan OTP transaksi. Segera menghubungi call center bank bila kartu hilang, dicuri orang lain, atau terjadi kejanggalan dalam transaksi perbankan.

Nasabah pun diharap untuk tidak memberikan maupun meminjamkan kartu kredit maupun debit kepada siapapun. Lengkapi pula gawai telepon genggam dengan anti virus dan tidak menggunakan fasilitas WIFi publik dalam melakukan transaksi.

Daftarkan email atau SMS notifikasi transaksi dan melakukan pembaruan data kepada pihak bank bila ada perubahan data. Terakhir, menghindari transaksi melalui web yang tidak dikenal maupun pada merchant e commerce yang tidak mengimplementasikan 3D secure.

Infografis: Persaingan Ketat, Ekosistem Bank Digital Harus Kuat (Liputan6.com/Abdillah)

BNI
Perusahaan
BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik.
Lihat Selengkapnya
BNI
OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
Kejahatan Siber
Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
Serangan Siber
Inklusi Keuangan
Literasi Keuangan
Keamanan Siber