Menteri Investasi Minta Tambahan Anggaran Rp 792 Miliar pada 2023

Rapat kerja DPR bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM, Kamis (8/9/2022).

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan, Kementerian Investasi/BKPM pada 2023 mengajukan usulan anggaran tambahan sebesar Rp 792 miliar. Sebelumnya, anggaran yang ditetapkan di angka 1,09 triliun. Tambahan anggaran tersebut untuk mengejar target investasi sebesar Rp 1.400 triliun.

"Pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM 2023 ditetapkan Rp 1,09triliun serta mengajukan usulan tambahan Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp 792 miliar," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Hekal, dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM, Kamis (8/9/2022).

Dalam catatan DPR, target investasi Pemerintah tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.200 triliun. Target tersebut baru terealisasi 48,7 persen yakni Rp 584,6 triliun per Juni 2022. Dari realisasi itu, berhasil menyerap 693.537 tenaga kerja Indonesia yang berasal dari 90.970 proyek.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, menyampaikan dihadapan komisi VI DPR bahwa dirinya diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa mencapai target investasi Rp 1.400 triliun pada 2023. Menurutnya, nilai itu lebih besar dibanding target 2022 sebanyak Rp 1.200 triliun.

"Jadi ini lompatannya cukup besar dengan penyebaran tetap memperhatikan dalam rangka bagaimana menghadirkan sebuah investasi yang berkualitas, perimbangan antara Jawa dan luar Jawa," kata Bahlil.

Bahlil mengakui kepada komisi VI bahwa pekerjaan itu bukanlah hal yang mudah untuk di capai. Di samping itu, justru pagu anggaran kementerian Investasi pada 2023 malah menurun menjadi Rp 1,09 triliun dari sebelumnya Rp 1,30 triliun pada 2022.

"Di 2022 kita dapat Rp 1,3 triliun dan di 2023 kami dapat Rp 1,09 triliun, tapi beban kerjanya naik dari Rp 1.200 triliun menjadi Rp 1.400 triliun. Kami mencoba untuk me-manage keuangan negara ini dengan baik karena kita tahu betul kondisi negara kita belum terlalu baik-baik yang kita harapkan seutuhnya," kata Bahlil Lahadalia.

"Sesuai rapat kita sebelumnya mendorong Rp 1.400 triliun bukan pekerjaan yang gampang, cukup sulit. Maka saya mohon bantuan dari pimpinan dan seluruh anggota dewan Komisi VI untuk membantu kami," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak Jepang untuk berinvestasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Tawaran ini seiring dengan komitmen yang sudah terjalin sejak lama.

2 dari 3 halaman

Selain Investasi Kelas Kakap, Jokowi Juga Minta Menteri Bahlil Urus UMKM

Azwar Anas Resmi Jadi Menpan RB Gantikan Tjahjo — Presiden Joko Widodo berbincang dengan Abdullah Azwar Anas seusai pelantikan dirinya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Jokowi melantik Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai MenPAN RB menggantikan Tjahjo Kumolo yang wafat. (FOTO: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendongkrak investasi ke Indonesia. Investasi tersebut tidak kelas kakap saja tetapi juga investasi kecil yang menyasar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Ketika melantik saya, Presiden minta saya mengurus tidak adanya investasi yang besar-besar tetapi juga yang kecil-kecil ini harus diurus," kata Bahlil dalam acara Pemberian NIB Pelaku UMKM Perseorangan di Medan, Sumatera Utara, Kamis (21/7/2022).

UMKM meskipun nilainya tidak besar, tetapi dengan jumlah yang sangat banyak maka tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memberikan pelayanan yang setara kepada mereka.

Maka, Bahlil menyebut pemerintah melahirkan Undang-Undang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Salah satu tujuan UU Cipta Kerja ini dibuat untuk mempermudah para pengusaha membuat izin berusaha.

"Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, kami susun UU Cipta Kerja yang salah satu output-nya percepatan pengurusan izin berusaha," kata dia.

Sebelum ada UU Cipta Kerja, Bahlil mengatakan pengurusan izin bagi pelaku UMKM sangat sulit. Dia pun membuat anekdot yang membandingkan pelaksanaan ibadah umrah dengan pengurusan izin berusaha di Indonesia.

3 dari 3 halaman

Jalan Keluar

Katanya lebih jelas waktu pelaksanaan ibadah umrah saat melakukan tawaf atau mengelilingi kabah ketimbang mengurus perizinan berusaha. Pengusaha harus keliling ke pihak-pihak terkait untuk mendapatkan izin. Mulai dari kementerian, dinas, dan para pejabat yang berkenan memberikan izin berusaha.

"Jadi dulu buat izin UMKM ini susahnya minta ampun," kata dia.

Sistem perizinan dengan One Single Submission (OSS) berbasis risiko pun menjadi jalan keluar kebuntuan masalah perizinan. Kini mengurus izin usaha dengan OSS bisa menggunakan ponsel pintar sendiri.

"Dengan OSSS ini bisa memberi kepastian, cepat,dan tanpa biaya buat UMKM. Ini tidak dan biayanya NIB, sertifikat halal dan SNI ini kita buat cepat," pungkasnya.

Bahlil Lahadalia
Tokoh
Bahlil Lahadalia adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabinet Indonesia Maju era Joko Widodo Ma'ruf Amin.
Lihat Selengkapnya
Bahlil Lahadalia
Investasi
Bisnis
Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Lihat Selengkapnya
Investasi
bkpm
Organisasi
BKPM merupakan kependekan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Lihat Selengkapnya
bkpm
Menteri investasi
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia
anggaran