3 Strategi Bank Indonesia Dongkrak Percepatan Ekonomi Syariah

BI Turunkan Bunga Acuan 25 BPS Jadi 5,5 Persen — Gubernur BI Perry Warjiyo memberi keterangan kepada media di Jakarta, Kamis (22/8/2019). Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan untuk menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyiapkan tiga strategi utama untuk mengakselerasi ekonomi syariah, khususnya di wilayah Jawa untuk pemulihan ekonomi yang inklusif.

"BI secara kontinyu melakukan berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui sinergi dan kolaborasi bersama," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam upacara pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar), Kamis (8/9/2022).

Perry mengungkapkan, strategi pertama dilakukan melalui inisiasi program hilirisasi produk rempah dengan fokus pada inkubasi hingga ekspor guna mendorong UMKM menembus pasar produk halal dunia (go global).

Kedua, melalui kerjasama pemasaran produk-produk halal melalui e-commerce dengan kanal pembayaran melalui QRIS dan BI Fast (go digital).

"Ketiga, peran pesantren dalam mendukung produksi pertanian dan hortikultura guna mendukung ketahanan pangan melalui social partnership for food security atau go agriculture," imbuh Perry.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan perlunya kerjasama seluruh pihak secara berjamaah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Termasuk memfokuskan kegiatan yang lebih berdampak terhadap capaian yang diharapkan.

"Dalam hal ini, Jawa Timur sebagai salah satu pemasok rempah-rempah terbesar di dunia, memerlukan upaya refocusing dalam pengembangannya dengan didukung oleh digitalisasi melalui QRIS dan BI Fast," terang dia.

Selain itu, Perry juga menekankan perlunya pengembangan pusat keuangan syariah, seperti perbankan dan unit-unit usaha syariah. "Itu berbarengan dengan keuangan sosial syariah seperti zakat, infaq dan shodaqoh produktif," tandasnya.

Tiga Bank Syariah milik negara digabung menjadi Bank Syariah Indonesia Tbk. Hari Senin (1/2) Presiden Joko Widowo meresmikannya di Istana Negara.

2 dari 3 halaman

Literasi Terbatas, Sri Mulyani Minta Insan Ekonomi Syariah Terus Berinovasi

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak — Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor ekonomi syariah perlu beradabtasi dalam memberikan edukasi ke masyarakat. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia.

Sri Mulyani menjelaskan, inovasi dalam edukasi perlu dilakukan untuk mendesain atau menghasilkan produk penting terutama dalam peningkatan literasi ekonomi syariah.

"Kami ingin menyampaikan bahwa dari sisi SDM ekonomi syariah juga perlu terus dilakukan adaptasi di dalam edukasi maupun konteksnya. Inovasi yang dilakukan sangat penting di dalam keinginan untuk mendesain atau menghasilkan produk yang penting termasuk literasi ekonomi syariah di Indonesia yang masih cenderung sangat terbatas," katanya, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Sri Mulyani mengatakan, diperlukan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan ekonomi syariah. Secara internal DPP IAEI akan bersinergi dengan komisariat di daerah. IAEI akan merangkul semua pihak seperti masyarayat ekonomi syariah dan kementerian lembaga terkait.

"Kita dapat terus mendukung dan menyatukan visi dan mengorkestrasi seluruh elemen potensi ekonomi kita didalam mewujudkan cita cita perekonomian yang adil sesuai prinsip syariah," jelasnya.

3 dari 3 halaman

Kapasitas SDM

Dia melanjutkan, IAEI terus mengarusutamakan ekonomi syariah untuk menjawab tantangan strategis global dan nasional. Hal itu dilakukan melalui keterlibatan IAEI dalam sejumlah agenda global dan nasional penting seperti COP26, Presidensi G20 Indonesia, pembuatan kebijakan seperti RUU Ekonomi Syariah, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan pencapaian sustainable development goals (SDGs).

"Kegiatan IAEI juga mendorong peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan riset ekonomi dan solusi mismatch antara industri syariah dan perguruan tinggi," katanya.

IAEI terus meluruskan persepsi masyarakat yang kurang tepat terkait praktik ekonomi syariah seperti pengelolaan dana haji, mendorong pembangunan ekosistem industri halal, dan mendorong riset serta pengembangan pasar modal syariah Indonesia.