Dibayangi Inflasi dan Resesi, Dunia Usaha Yakin Ekonomi RI Terus Membaik

Praktisi Pasar Modal Sunar Sutanto menjelaskan, bila ada kenaikan harga BBM subsidi maka tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kinerja emiten sampai dengan akhir tahun ini.

“Menekan cost distribusi dengan menggunakan jasa pihak ketiga biasanya merupakan langkah yang strategis untuk menekan biaya Operasional,” jelas Sunar.

Dari laporan keuangan LTLS semester I-2022, beban Bongkar muat, pengiriman dan transportasi sebesar 5,62 persen terhadap keseluruhan beban pokok penjualan dan jasa.

“Jadi kenaikan harga BBM harusnya tidak signifikan pengaruhnya terhadap Nett Profit Margin dari LTLS,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah masih belum memberikan keputusan resminya terkait wacana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Sebaliknya pemerintah justru menambah anggaran bantuan sosial untuk masyarakat miskin sebesar Rp 24,17 triliun sebagai antisipasi kenaikan harga-harga di tingkat konsumen.

Ekonom INDEF, Nurul Huda meminta pemerintah tetap menjaga harga bensin atau BBM jenis Pertalite seperti sekarang yakni Rp 7.650 per liter. Meskipun dengan harga segitu pemerintah harus membayar kompensasi dan subsidi sebesar Rp 6.300 per liternya.

"Hemat saya, walaupun beban subsidi BBM cukup berat, saat ini sangat perlu untuk menjaga harga Pertalite," kata Huda kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (1/9).

Huda menilai kenaikan harga Pertalite bisa mengganggu tren pemulihan ekonomi nasional. Bahkan bisa menambah angka kemiskinan yang sudah turun di masa pandemi ini.

"Kalau harga Pertalite naik, bisa berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita yang tengah membaik. Dampak lainnya bisa menyebabkan kemiskinan meningkat," kata dia.

Dia menuturkan setiap negara memang memiliki kewenangan dalam memberikan kompensasi atau subsidi energi ke masyarakat. Tujuannya agar belanja pemerintah bisa mendorong kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya jika harga BBM dilepas ke pasar, masyarakat akan menghadapi ketidakpastian akibat fluktuasi harga minyak dunia. Ini berpotensi mendorong masyarakat terjebak dalam kemiskinan.

"Ketika harga tinggi seperti ini banyak masyarakat yang tadinya belum miskin, akan menjadi miskin. Maka menjaga daya beli dan menahan inflasi merupakan salah satu tugas dari pemerintah," katanya.

Walau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kompensasi dan subsidi energi kini telah mencapai Rp 502,4 triliun, namun pemerintah dinilai masih memiliki ruang fiskal untuk menambah anggaran. Mengingat dalam waktu yang bersamaan pemerintah mendapatkan windfall dari kenaikan harga sejumlah komoditas.

Selain itu, bisa juga merealokasi anggaran tidak produktif semisal anggaran pertahanan yang nilainya besar. Anggaran untuk infrastruktur bisa juga untuk dialihkan ke belanja subsidi maupun bantuan sosial.

"Ada juga Anggaran untuk Food Estate, IKN, ataupun KCJB bisa dialihkan ke subsidi. Tapi masalahnya apakah pemerintah mau untuk realokasi anggaran tersebut? Tentu tantangan realokasi anggaran ini sangat berat," ungkapnya.

Sehingga, kata Huda semua keputusan ada di pemerintah. Menurutnya keraguan pemerintah sekarang tidak terlepas dari janji politik Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan harga bensin.

"Pak Jokowi juga terjebak 'janji' untuk tidak menaikkan harga Pertalite, jadi masyarakat pasti memberikan harapan Pertalite harganya tidak naik," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com