BSU 2022 Batal Cair Hari Ini? Begini Penjelasan Kemnaker

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 tahap pertama bisa disalurkan pekan ini atau paling lambat awal pekan depan. 

Kepastian pencairan Subsidi Upah BBM ini diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Surya Lukita di Jakarta, Kamis (8/9/2022).

"Kami harapkan di minggu ini di hari Jumat paling lambat sudah bisa kami salurkan terkait dengan skema BSU 2022," jelas dia. 

Saat ini, kata dia proses terus dikebut berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diharapkan anggaran sudah masuk ke Kemnaker hari ini (Kamis, 8/9) dari Kemenkeu.

Sehingga penyaluran paling cepat di minggu ini atau awal pekan depan. "Proses saat ini, dokumen-dokumen legalnya semua sudah selesai," kata dia.

Program Bantuan Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) di 2022 sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM tidak efektif menahan daya beli buruh. Alasannya, dampak kenaikan harga BBM lebih besar dibanding dengan BSU yang disebar oleh pemerintah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, kenaikan harga BBM akan berdampak pada penurunan daya beli buruh karena menciptakan efek domino. Efek paling terlihat adalah kenaikan harga bahan pangan hingga kenaikan biaya transportasi umum.

Sementara itu, nilai bantuan BSU yang diperoleh pekerja hanya sebesar Rp 600 ribu dan hanya ditujukan kepada pekerja dengan batasan gaji maksimum sesuai UMP kabupaten dan kota.

"Terkait dengan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 150 ribu selama 4 bulan kepada buruh ini hanya gula-gula saja agar buruh tidak protes. Tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi daya beli di tengah inflansi yang meroket," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Di sisi lain, upah buruh tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir imbas pandemi Covid-19 dan penetapan UMP dengan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tegasnya.

Namun, Ida menekankan, bantuan subsidi upah ini dikecualikan untuk aparatur sipil negara (ASN) atau PNS beserta TNI/Polri. "Bantuan subsidi upah berlaku secara nasional, kecuali PNS, TNI/Polri," tegas dia.

Selain itu, uang subsidi gaji juga diprioritaskan untuk pekerja yang belum menerima program keluarga harapan (PKH), program Banpres Usaha Mikro (BPUM), dan penerima Kartu Prakerja.

Sehingga pemerintah merevisi jumlah penerima bantuan subsidi upah, dari mulanya 16.198.731 pekerja menjadi 14.639.675 orang.

Dengan penyesuaian jumlah penerima subsidi upah/gaji, pemerintah telah mengubah alokasi anggaran dari semula Rp 9,6 triliun menjadi Rp 8,8 triliun. Dana tersebut bakal dipakai untuk mencairkan BSU kepada sekitar 14,63 juta penerima.