Jokowi Hitung Kenaikan Harga BBM Bikin Inflasi Melambung 1,8 Persen

Sementara itu, dirinya melihat akan adanya dampak terhadap inflasi yang diperkirakan akan tambah 1,8 persen. Akan tetapi dia berharap inflasi akan terkendali di bawah 5 persen.

"Oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, walikota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin Insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan dibawa 5 persen," tutur Kepala Negara.

Dengan catatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil sebanyak 2 persen digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM.

"2 persen bentuknya bisa Bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka. Ojek misalnya ini juga menggunakan BB, bisa dibantu dari subsidi ini. Juga UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) bis ajuga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM," kata dia.

"Transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa aja dibantu, bukan total dibantu tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan inflasi di Indonesia sejauh ini masih terkendali. Hal itu terlihat dari angka inflasi hingga Agustus 2022 yang masih di angka 4,6 persen.

“Jika melihat inflasi Indonesia bulan lalu, Agustus lalu dari 4,9 persen turun sedikit menjadi 4,6 persen,” kata Sri Mulyani dalam webinar Recovery and Resilience: Spotlight on Asean Business, Senin (12/9/2022).

Menkeu memaparkan salah satu komponen yang inflasinya tinggi adalah volatile food. Kunci untuk memastikan volatile food terkendali adalah suplai yang tersedia dan distribusi yang lancar.

Tak hanya itu saja, yang mendorong terjadinya inflasi juga dari situasi geopolitik yang masih memanas, khususnya antara Rusia dan Ukraina.

“Inflasi biasanya terjadi pada bulan September, namun jika melihat komponen inflasi terutama terdiri dari volatile food, yang dapat kita jelaskan misalnya dari gandum dan minyak goreng, dan lainnya, yang juga memiliki korelasi yang sangat tinggi juga situasi geopolitik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu tak menampik bahwa semua negara merasakan dampak dari kenaikan harga komoditas di sektor energi. Namun di Indonesia, terdapat beberapa komponen energi yang harganya ditentukan oleh pemerintah, seperti tarif listrik, LPG 3 kg, dan bahan bakar minyak (BBM).

“Nah, tekanan dari harga pangan dan energi ini sebenarnya cukup berat dari berbagai negara termasuk Indonesia. Jadi, pertanyaannya dari sisi kebijakan, bagaimana kita akan merespon inflasi yang terutama berasal dari gangguan supply,” ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah daerah untuk membahas secara detail guna penanganan pengendalian inflasi di berbagai daerah. Rakor tersebut diharapkan setidaknya bisa mengendalikan inflasi di sisi komoditas pangan.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com