Ombudsman Bakal Audit BPDPKS: Jangan-Jangan Cuma Juru Bayar

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang secara kinerja dinilai belum optimal akan kena proses audit Ombudsman RI.

Liputan6.com, Jakarta Ombudsman RI mencium masih banyaknya ketidakberesan di sektor industri persawitan di Indonesia. Oleh karenanya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang secara kinerja dinilai belum optimal akan kena proses audit.

"Ke depan agenda Ombudsman itu akan mengaudit BPDPKS. Kenapa? Karena BPDPKS itu mengelola uang yang lumayan besar. Tetapi di situ yang bisa membuat keputusan tidak mewakili seluruh stakeholder persawitan," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Jakarta, Selasa (13/9/2022).

BPDPKS Angkat Bicara Soal Pernyataan Ombudsman Terkait Tata Kelola Sawit Buruk

Yeka menilai, kinerja BPDPKS tak optimal karena seolah hanya terlihat sebagai penyalur dana pemerintah, semisal untuk program peremajaan sawit rakyat dan mendukung program biodiesel.

"BPDPKS jangan-jangan cuma juru bayar," ujar Yeka.

"Contoh sederhananya, ada 169 pelaku eksportir, berarti itu nyetor uang, bayar levy (pungutan ekspor). Tapi yang menikmati 10 perusahaan biodiesel. Aneh enggak?" bebernya.

Semustinya, ia menambahkan, BPDPKS bisa meniru badan pengelola sawit yang dimiliki Malaysia, yakni Malaysian Palm Oil Board (MPOB).

"Mustinya kan BPDPKS itu fungsinya dia membangun bagaimana industri sawit ke depan, dari mulai perencanaan, strategi. Kita sawit di sini, tapi perpustakaan sawit skala internasional saja tidak ada. Padahal kita (produsen) sawit terbesar," keluhnya.

Oleh karenanya, Ombudsman RI ke depan ingin pengelolaan dana sawit yang berada di bawah kendali BPDPKS mencakup empat hal.

"Satu, untuk riset dan validasi data. Kedua, program perkebunan sawit rakyat. Ketiga, untuk support biodiesel. Keempat, untuk mengantisipasi jika ada kasus seperti minyak goreng terjadi lagi," tuturnya.

Belum genap sebulan larangan ekspor CPO dan produk turuannya termasuk minyak goreng berlaku. Akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membuka kembali keran ekspor komoditas ini.

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Minta BPDPKS Pintar Kelola Dana di Tengah Fluktuasi Harga Kelapa Sawit

Harga komoditas dunia terus melambung sebagai dampak sentimen geopolitik. Harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) pun ikut melambung. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bisa menjaga fluktuasi harga CPO.

"Ini memang didesain mekanisme absorber CPO saat harga drop dan naik. Peranannya penting," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Rakor BLU 2022, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Jumlah dana yang dikelola tidak sedikit karena 2-3 tahun lalu harga CPO mengalami kemerosotan yang begitu dalam. Kemudian dihadapkan dengan pandemi Covid-19 dan saat ini gejolak harga komoditas juga menjadi tantangan lainnya.

"Kemampauan BLU saat terjadi guncangan keuangan ini penting, tapi kemampuan organisasinya dari manajemennya, SDM ini bisa mampu menjalankan tugas dan fungsinya , ini penting buat dilihat," kata Sri Mulyani.

3 dari 3 halaman

Jangan Terlena

Sri Mulyani mengingatkan kenaikan harga CPO ini jangan sampai melenakan karena angka pertumbuhan pendapatannya yang meningkat tajam. Ini perlu menjadi perhatian, mengingat kenaikan pendapatan tersebut sebagai shock absorber atau sebagai prestasi kinerja.

"Ini selalu saya ingatkan, kita perlu syukuri namun kita juga harus save critical sama diri sendiri. Ini karena kinerja kita atau syok dari luar," kata dia.

Untuk itu dia ingin BLU melakukan pemisahan atau pembeda capaian kinerja berdasarkan unsurnya. Walaupun menangani shock bagian dari prestasi tetapi tidak hanya direduksi dan ditunjukkan dengan angka-angka.

"Angka yang muncul dipermukaan tidak mencerminkan kualitas dari organisasi, leadership, manajemen, kualitas SDM dan tata kelola. Apakah ini benar-benar membaik atau sebaliknya," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com