Erick Thohir Ungkap BUMN Bakal Untung Rp 144 Triliun di 2022

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan Forum Hukum BUMN memastikan kesiapannya mengelar BUMN Legal Summit 2022 di Bali pada akhir September 2022.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, kembali diselenggarakan Webinar Road to BUMN Legal Summit 2022 bertajuk “Session II: Strategic & Common Issues in State Owned Enterprise (BUMN)".

Acara yang ditujukan bagi para Insan Legal di lingkungan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN tersebut, menghadirkan narasumber yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan pengalaman yang mumpuni terkait hukum BUMN.

Ketua Umum Forum Hukum BUMN Puji Haryadi mengemukakan, dengan adanya webinar ini akan banyak memberi manfaat bagi semua pengelola fungsi hukum di BUMN dan anak usaha serta dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta interaksi bagi insan-insan legal BUMN dan anak usahanya dalam meningkatkan kompetensinya,” ungkap Puji.

Puji juga menambahkan, dalam webinar ini sejumlah topik terkait isu-isu strategis akan dikemukakan sebagai pemantik diskusi bagi para insan hukum BUMN dan anak usaha, sehingga dapat menghasilkan solusi yang efektif dan efisien.

“Isu-isu strategis dan terkini serta bagaimana tata cara pengelolaannya tentu akan menjadi bahasan menarik. Webinar ini juga memberikan gambaran dari strategi pengembangan fungsi hukum di lingkungan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN ke depannya,” imbuhnya.

Untuk webinar BUMN sesi kedua ini, menghadirkan dua pembicara. Pembicara pertama adalah Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Hambra, dengan topik “Pengelolaan Holding BUMN (Peluang dan Tantangan)”, yang membahas tentang kebijakan Pemerintah dalam membentuk holding BUMN dalam rangka mengelola BUMN secara lebih baik.

Sedangkan untuk pembicara kedua yaitu Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN, Wahyu Setiawan, dengan topik “Arah Kebijakan dan Regulasi Terkait BUMN”, yang mengupas simplifikasi peraturan-peraturan BUMN yang sedang dilakukan saat ini.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, para pegawai BUMN bakal naik gaji. Kenaikan ini merespons kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi hingga inflasi.

Erick Thohir menjelaskan, penyesuaian gaji perlu dilakukan di tengah lonjakan inflasi dalam beberapa waktu terakhir. Terkait besaran nominal kenaikan gaji, pihaknya menyerahkan ke masing-masing perusahaan pelat merah.

"Memang biasanya ada adjustment saat inflasi, itu selalu. Kenaikan gaji ini kan kebijakan masing-masing perusahaan," kata Erick kepada awak media di Graha Pertamina, dikutip, Jumat (9/9/2022).

Kebijakan penyesuaian gaji tidak hanya berlaku bagi karyawan BUMN namun juga karyawan perusahaan swasta. Mengingat, tekanan inflasi terhadap daya beli dirasakan seluruh masyarakat.

"Yang namanya adjustment atau gaji diperbaiki, itu semua perusahaan seperti itu. Pasti dilakukan," pungkasnya.