Bukan dari Iuran BPJS, Kemnaker Tegaskan Dana BSU dari APBN

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, mengatakan bahwa dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) bukan dana yang berasal dari iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"BSU ini pakai dana negara APBN. Inget ya, BSU ini tidak pakai uang peserta BPJS ketenagakerjaan, bukan uang pekerja, tapi pakai dana APBN," kata Dirjen Indah saat ditemui di Bali, Rabu (14/9/2022).

Diketahui, Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah (BSU) yang diberikan Rp 600 ribu.

Untuk tahap pertama, BSU sudah disalurkan kepada 4,1 juta penerima. sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 5.099.915 data calon penerima Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, setelah dilakukan serah terima data, Kemnaker biasanya langsung melakukan check and screening serta pemadanan data sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Dia menegaskan, dari proses BSU ini yang perlu semua pahami adalah pemadanannya, karena selain harus sesuai kriteria sebagaimana permenaker 10 tahun 2022, juga prinsipnya tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan lain.

"Terus PNS, TNI-POLRI tidak boleh, juga tidak boleh double dengan bantuan BBM, PKH, Prakerja, dan juga bantuan dari Pemda, karena semua Pemda menyalurkan untuk driver online, kurir, nelayan, atau over laping. Jadi dipadankan," ucapnya.

Kemudian, jika nanti tidak mencapai target 16 juta orang, misalnya hanya tersalur kepada 14 juta orang. Maka, sisa kuota BSU tidak akan disalurkan dan dananya kembali ke kas negara.

"Kalau dari 16 juta itu hanya 14 juta orang yang potensial, 2 jutanya kami akan cek lagi. Karena diakhir suka ada residu-residu sisa yang tidak bisa tersalur dan ternyata gak bisa tidak sesuai dengan Permenaker 10, maka kami tidak akan salurkan, karena kami taat regulasi. Jadi, prinsip kehati-hatian terus kita jaga oleh tim kami," pungkasnya.