Kemenkeu Soal Mobil Dinas Listrik Pejabat: Masih Dibahas dan Tidak Bisa Main Asal Ganti

Liputan6.com, Jakarta Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengungkapkan jika pemerintah masih memproses berbagai persiapan untuk mengganti kendaraan atau mobil dinas pejabat dari konvensional menjadi kendaraan listrik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022. Inpres tersebut berisi tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Instruksi tentang mobil dinas listrik ini dikeluarkan dan mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022. Tujuannya untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

"Prinsipnya kita ingin maju satu langkah ke depan dengan mengganti kendaraan listrik. Tapi ini masih dalam pembahasan," kata Encep dalam Taklimat Media secara daring, Jakarta, Jumlat (16/9/2022).

Encep menjelaskan mengganti kendaraan dinas menjadi kendaraan listrik tidak mudah. Pemerintah harus menyusun Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBSK) sebagai rujukan penggunaan jenis kendaraan listrik yang akan digunakan.

"Ini masih pembahasan karena harus end to end, tidak bisa main ganti," kata Encep.

Biasanya, kata Encep, penggunaan kendaraan dinas pejabat menggunakan standar mesin kendaraan. Misalnya untuk pejabat negara mobil yang digunakan berkapasitas mesin tinggi.

"Kalau pejabat tertentu kan 3.000 cc, semakin tinggi CC-nya, kan semakin mewah. Nah kalau kendaraan listrik ini standarnya apa, kan ini yang harus dipikirkan," katan Encep.