Kolaborasi Menteri Teten dan Erick Thohir Benahi Ekosistem Perikanan Nasional

Senada dengan Menteri Teten, Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN mulai melihat dan mempelajari mekanisme pembukaan pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Sesuai dengan saran Pak Teten, bagaimana tentu koperasi berperan sebagai agregrator namun di sisi lain tetap melibatkan pihak BUMN dari sisi akses BBM dan akses pembiayaan serta pihak swasta sebagai offtaker,” kata Erick.

Koperasi Mina Saroyo merupakan koperasi yang sudah ditetapkan sebagai role model koperasi perikanan modern sejak tahun 2021 oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Saat ini, memiliki 8.441 anggota yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Cilacap yaitu kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara).

Dalam menghubungkan seluruh kegiatan usahanya, Mina Saroyo sudah terkoneksi dengan platform digital “CUSO Minos” sehingga seluruh proses transaksi dari anggota dapat dilihat secara real time pada dashboard.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi, Staf Khusus MenKopUKM Bidang Ekonomi Kerakyatan Riza Damanik, Dirut LPDB – KUMKM Supomo, Direktur Utama PT RNI (Persero) Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia Sigit Muhartono, dan beberapa perusahaan swasta seperti PT. Bumi Menara Internusa, dan PT. Maluku Prima Makmur.

Program Solar untuk Koperasi Nelayan (Solusi Nelayan) bakal diuji coba pertama kali di Desa Kedung Cowek, Bulak, Surabaya, Jawa Timur. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta koperasi nelayan mulai mendata dengan tertib anggotanya sebagai penerima solar subsidi.

Dengan demikian, penyaluran solar subsidi ditengah kenaikan harga BBM bisa lebih tepat sasaran. Menteri Teten juga menegaskan, yang bisa mengakses SPBU khusus nelayan semodel Pertashop ini hanya anggota koperasi yang bersangkutan.

"Nanti yang bisa dapat BBM solar harus yang terdaftar di koperasi. Nah ini tugas dari koperasi nelayan untuk memastikan anggotanya untuk disiplin supaya teratur," kata dia, mengutip keterangan resmi, Kamis (15/9/2022).

Sebelumnya digelar rapat koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN dan PT Pertamina pada Senin (5/9/2022) di Kementerian BUMN mengenai Program Solusi Nelayan. Hasilnya menyepakati piloting akan dilakukan selama 3 bulan ke depan di 7 lokasi, diantaranya Surabaya, Indramayu, Semarang, Pekalongan, Aceh Besar, Deli Serdang, dan Lombok Timur. Selanjutnya akan diperluas di seluruh Indonesia.

"Kita ingin nanti para nelayan bisa membeli solar sesuai harga SPBU bukan harga dari pengecer, sehingga margin pendapatan nelayan akan bertambah dan semakin sejahtera," kata Teten.

Dengan keberadaan SPBU khusus nelayan, Menteri Teten berharap agar nelayan bisa lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan BBM. Selama ini sekitar 60 persen biaya produksi nelayan adalah untuk pengadaan BBM.

Untuk itu diperlukan upaya yang nyata agar biaya produksi para nelayan bisa ditekan dengan memberikan kemudahan akses terhadap BBM yang murah sesuai harga resmi yang ditetapkan oleh Pertamina.

Sementara itu Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Deny Djukardi menambahkan, di lokasi ini belum ada SPBU Nelayan. Tentu ini menjadi penting agar ke depan nelayannya membeli Solar dengan harga resmi.

Untuk mempercepat realisasi pembangunan Pertashop khusus nelayan dibutuhkan berbagai persyaratan administratif. Untuk itu dia berharap agar para nelayan yang tergabung dalam koperasi juga cepat dalam memenuhi persyaratan administratif tersebut.

"Kami perlu data-data terbaru dari para anggota koperasi. Memang kemarin ada beberapa kendala tapi saat ini sudah ada solusinya. Intinya dari Pertamina mendukung sekali untuk bisa melayani nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat guna," ujar Deny.