Waspada Dampak Tak Langsung Kenaikan Harga BBM, Apa Saja?

Sebelumnya, banyak pihak telah mewanti-wanti bahwa pengurangan jatah subsidi BBM akan berdampak pada inflasi, daya beli, angka kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi. Jika harga pertalite mencapai Rp 10.000, kontribusi terhadap inflasi nasional bisa mencapai 0,97 persen.

Pemerintah pun akan terus memantau dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Pemerintah pun menyiapkan bantuan sosial sebesar Rp 27,2 triliun untuk melindungi kelompok masyarakat miskin. Pemerintah mengeluarkan tiga program bantuan sosial.

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun bagi 20,7 juta keluarga kurang mampu. Selain BLT, akan ada subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun yang ditunjukkan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

Terakhir, Presiden Jokowi telah memerintahkan daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,2 triliun untuk digelontorkan dalam bentuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan bantuan nelayan.

“Sedangkan bagi masyarakat luas, selain bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, pemerintah juga perlu mengalokasikan dana subsidi terhadap infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat seperti meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga yang masih terjangkau. Namun penting kiranya untuk jangka panjang, pemerintah dapat mulai memberikan edukasi yang bisa memotivasi masyarakat untuk mulai beralih pada energi alternatif yang terjangkau dan dapat diperbaharui“, tutup Johanna. 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembagian program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022  yang telah berjalan sejak akhir Agustus lalu dapat terus dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Istana Merdeka Jakarta, melansir Setkab, Jumat (16/09/2022).

“Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik, dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat dan tepat sasaran,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara melanjutkan, pihaknya selalu meninjau secara langsung proses penyerahan bantuan sosial tersebut dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah.

Misalnya pada penyerahan BLT BBM di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kota Bandar Lampung.

“Kemarin juga saya melihat juga di Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tual, di Kepulauan Aru dan juga di Kabupaten Maluku Barat Daya,” ucapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022 yang lalu agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Anggaran subsidi tersebut kemudian dialihkan ke dalam bentuk bantalan sosial. Pertama, BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan. Kedua, BSU dengan alokasi anggaran Rp 9,6 triliun diperuntukkan bagi 16 juta pekerja.