Liputan6.com, Jakarta Pertemuan Sesi ke-77 Sidang Umum PBB (The 77th Session of the UN General Assembly) akan dibuka pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, dengan mengambil tema: “A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges.”
Salah satu Agenda Sampingan (Side Events) dari Sidang Umum PBB tersebut adalah pertemuan dari para Champions GCRG (Global Crisis Response Group) atau GCRG Roundtable pada rangkaian acara UN General Assembly High-Level Week. Untuk melakukan persiapan bahan pembahasan pada acara tersebut, dilakukan pertemuan di tingkat Sherpa GCRG.
Baca Juga
Pertemuan ke-3 Sherpa GCRG, telah berlangsung pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 mulai pukul 22.00 WIB secara virtual. Pertemuan dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed yang dihadiri oleh seluruh Sherpa GCRG, dan dari Indonesia dihadiri langsung oleh Sesmenko Perekonomian, Susiwijono selaku Sherpa Indonesia di GCRG.
Advertisement
Pertemuan Sherpa ini dimaksudkan untuk membahas persiapan teknis Roundtable GCRG yang merupakan pertemuan Champions (tingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan) GCRG, yang akan diadakan pada tanggal 21 September di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut juga merupakan agenda sampingan (side events) dari Sidang Majelis Umum PBB ke-77.
“Pada Sidang Majelis Umum PBB terdapat dua agenda sampingan yakni Roundtable GCRG dan pertemuan terkait Climate Change,” ujar Deputi Sekjen PBB Amina.
Deputi Sekjen PBB Amina Mohammed menginformasikan bahwa Champions GCRG yang akan hadir adalah PM Barbados, PM Bangladesh, Kanselir Jerman, dan Presiden Senegal. Sedangkan Presiden RI dan PM Denmark tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Sekjen PBB
Sekjen PBB Antonio Guteress akan memimpin pertemuan Roundtable GCRG. Sekjen UNCTAD, Rebecca Greenspan juga akan memaparkan kompleksitas krisis dan keterkaitan antara dimensi krisis satu dengan lainnya, serta hal-hal yang menjadi kendala dalam penurunan harga komoditas pangan dan energi.
“Krisis sosial diperkirakan akan terus terjadi di beberapa kawasan dunia, seperti di Amerika Latin dan dapat menyebar ke kawasan lainnya. Mengantisipasi gejolak tersebut, komunitas global perlu mempersiapkan program jaringan pengaman sosial yang dapat menunjang ketersediaan pangan dan lapangan pekerjaan,” tegas Deputi Sekjen Amina.
Dalam kegiatan Roundtable GCRG, Champions yang hadir akan menyampaikan pandangan dan masukan. Pertemuan akan membahas lebih lanjut isu-isu pangan, energi, dan keuangan. Joint Coordination Centre (JCC) dari Black Sea Grain Initiative akan berbicara mengenai pengelolaan transportasi komoditas pangan dan pupuk dari Ukraina.
Berdasarkan data Joint Coordination Centre (JCC), sampai dengan tanggal 12 September 2022 terdapat 2,7 Juta Ton biji-bijian dan bahan makanan lainnya diangkut dari tiga pelabuhan di Ukraina. Destinasi pengiriman ditujukan sebanyak 28% ke Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah; 27% ke Negara-negara berpenghasilan menengah ke atas; dan 44% ke Negara-negara berpenghasilan tinggi.
Pada isu krisis finansial, masih terdapat kendala dalam pembahasan restrukturisasi hutang, pendistribusian Special Drawing Rights (SDR) dan pelebaran ruang fiskal. “Sejumlah negara mitra menolak membahas hal-hal terkait hutang tersebut sebelum terselenggaranya Mid-Term Elections Amerika Serikat pada tanggal 8 November 2022,” ujar Deputi Sekjen Amina dalam penjelasannya. Saat ini terdapat 44 negara yang terdampak krisis dan perlu dipertimbangkan untuk memaparkan dalam laporan GCRG.
Advertisement
Jokowi Hadir
Sesmenko Perekonomian Susiwijono selaku Sherpa GCRG, menyampaikan bahwa Presiden RI tidak hadir pada SMU PBB ke-77 (77th UNGA) dan side event Roundtable GCRG, dan kehadiran Presiden akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI. Sesmenko Susiwijono juga menyampaikan update hasil-hasil pertemuan G20 untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pembahasan di Roundtable GCRG tersebut.
Pada isu pangan, G20 Agriculture Ministerial Meeting telah membahas dan menyepakati tiga prioritas yang diusulkan oleh Indonesia. Pertama, membangun sistem pangan dan pertanian yang kuat dan berkelanjutan. Kedua, meningkatkan perdagangan pangan yang terbuka, adil, dapat diprediksi dan transparan. Ketiga, mendorong inovasi bisnis pertanian melalui teknologi pertanian digital di pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup petani.
“Terkait isu energi, para Menteri Energi G20 telah menyepakati Bali Common Principles in Accelerating Clean Energy Transitions (Bali COMPACT) untuk menjadi acuan bagi negara-negara anggota dalam program percepatan transisi energi. Bali COMPACT akan diadopsi dalam KTT Pemimpin G20 di Bali pada November 2022,” ungkap Sesmenko Susiwijono.
Indonesia juga mengusulkan “Bali Energy Transitions Roadmap” sebagai inisiatif agenda global dalam penguatan kerjasama internasional dan arsitektur energi. “Roadmap ini mengatur kebijakan jangka panjang untuk mencapai SDGs dan mempercepat proses menuju Net Zero Emissions (NZE). Di dalamnya terdapat kerangka kerja untuk mempercepat transisi energi melalui tiga prioritas utama: mengamankan aksesibilitas energi, meningkatkan teknologi energi yang cerdas dan bersih, dan memajukan pembiayaan energi bersih,” papar Sesmenko Susiwijono selaku Sherpa GCRG Indonesia.
Pada isu keuangan, Sesmenko Susiwijono menjelaskan bahwa pertemuan Menkeu G20 menyepakati peningkatan alokasi SDR menjadi USD 73 miliar yang akan disalurkan melalui IMF serta memperkuat fungsi Global Finansial Safety Net (GFSN).
Pada akhir pertemuan Sherpa GCRG, Deputi Sekjen PBB menyampaikan bahwa GCRG perlu bergerak maju dan bergegas untuk mewujudkan key-asks yang telah dibahas sebelumnya. “Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan pesan yang kuat ke masing-masing negara hingga pelaksanaan momentum pertemuan tahunan G20,” tegas Deputi Sekjen Amina. Deputi Sekjen PBB juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama masing-masing negara dalam mengemban misi penyelesaian krisis.
Pertemuan Ketiga Sherpa GCRG tersebut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat.Di