Calon Anggota BPK Izhari Mawardi Janji Benahi Sistem Data dan SDM

Calon anggota BPK periode 2022-2027 Izhari Mawardi

Liputan6.com, Jakarta Komisi XI DPR RI mengadakan Fit and Proper Test kepada sembilan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (19/9/2022).

Adapun sembilan calon anggota BPK, empat di antaranya merupakan politisi, yaitu tiga politisi dari Partai Golkar diantaranya, Ahmadi Noor Supit, Izhari Mawardi, dan Abdul Rahman Farizi. Kemudian, satu lagi dari Partai Demokrat yakni Wahyu Sanjaya.

Sedangkan, lima nama lainnya adalah Nugroho Agung Wijoyo (Kementerian Keuangan), Rachmat Manggala Purba (Konsultan), Tjipta Purwita (Mantan Dirut Inhutani), Dori Santosa (BPK), Erryl Prima Putera Agoes (Kejaksaan Agung).

Dalam paparannya, calon anggota BPK periode 2022-2027 Izhari Mawardi, menilai masih ada beberapa hal yang kurang dari kinerja BPK dalam memeriksa keuangan negara.

Pertama, dari sisi teknologi. Menurutnya, saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, namun kenyataannya data yang dimiliki oleh pemerintah itu masih beraneka ragam. Sebagai contoh data Dapodik di Diknas berbeda dengan yang ada di Kementerian Keuangan.

"Hal-hal seperti ini yang menurut kami bisa disinergikan kembali, jadi betul-betul mengoptimalkan data-data yang berada di Dukcapil, sehingga data antar lintas Kementerian itu tidak ada data yang berbeda," kata Izhari dalam Fit dan Proper test calon anggota BPK.

Dia menjelaskan, pentingnya penggunaan teknologi dalam memadankan data. Sebab, jika data tidak sesuai antar Kementerian lembaga, maka akan mempersulit Pemerintah dalam mengajukan kebijakan dan mengajukan anggaran dalam APBN ke depannya.

"Ini yang juga kami memberikan masukan, karena dalam kenyatannya jika data-data tersebut berbeda-beda maka lebih sulit bagi Pemerintah dalam mengajukan kebijakan yang holistik termasuk dalam mengajukan anggaran yang nantinya diusulkan oleh Pemerintah," ujarnya.

Dia juga menekankan, pentingnya bagi anggota BPK yang dipilih untuk bisa lebih memahami IT dan digital, didalam industri 4.0 dalam mengolah berbagai data-data audit, data-data kinerja, dan data-data lainnya.

Lagi, Mantan Ketua BPK, Hadi Poernomo menjadi lulusan terbaik doktoral dari Universitas Pelita Harapan. Selain itu, Hadi Pernomo juga dianugerahi piagam dari MURI sebagai doktor hukum pertama yang melakukan uji publik disertasi yang dihadiri lebih da...

2 dari 4 halaman

SDM BPK

20151229-Gedung BPK RI-YR — Gedung BPK RI. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Disisi lain, Izhari juga menilai kinerja sumber daya manusia di BPK masih lemah. Diperlukan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap staf di BPK.

"Kita lihat bahwa BPK masih kurang kuat dalam mengelola inspektorat utamanya, sehingga ini yang juga karena tidak dipantau dengan jelas itu timbul dalam audit Jawa Barat yang melibatkan staf BPK. Ini menurut kami dalam internal BPK harus dirapihkan satu persatu, jadi ada aturan yang clear dan penggunaan teknologi yang juga disertifikasi lembaga BPK jangan sampai data-data itu bocor," ujarnya.

Atas dasar itulah, jika Izhari diberikan kesempatan menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dirinya berkomitmen akan berupaya menyelesaikan permasalahan yang menyangkut SDM dan teknologi di BPK.

"Kami lihat masih menjadi kelemahan dari BPK. Ini yang menjadi komitmen kami jika kami diberikan kesempatan untuk bergabung di BPK untuk memperbaiki hal-hal di atas," pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Jalani Uji Kelayakan Anggota BPK, Ahmad Noor Supit Soroti Anggaran Kementerian Lembaga

Komisi XI DPR RI melakukan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027.

Anggota komisi XI DPR RI Siti Mufattahah, menyatakan dibutuhkan anggota BPK RI yang memiliki keahlian yang handal dan berintegritas serta berdedikasi tinggi, dalam mengelola pekerjaan sebagai anggota BPK, yang tugasnya memeriksa keuangan negara.

Dalam kesempatan itu, Mufattahah juga bertanya kepada Calon anggota BPK RI Ahmad Noor Supit, dalam proses fit and proper test mengenai komitmen Ahmad Noor Supit, jika resmi terpilih menjadi anggota BPK RI

"Apa yang akan bapak tawarkan, saya yakin untuk mengenai kemampuan dalam mengelola pekerjaan itu oke. Tapi saya butuh softskill seorang Pemimpin yang handal dan yang kami butuhkan adalah orang yang berintegritas dan berdedikasi yang tinggi. Jadi apa yang ingin bapak tawarkan seandainya bapak menjadi anggota BPK nanti?," kata Mufattahah, dalam Uji Fit and Proper Test calon anggota BPK periode 2022-2027, Senin (19/9/2022).

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie turut bertanya kepada Ahmad Noor Supit terkait komitmennya dalam membangun pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomi, dan efektif.

"Jadi, kalau pak Ahmadin terpilih maka bebas dan mandiri, yang ingin kita ketahui bagaimana komitmen bapak yang bebas dan mandiri itu untuk dapat membangun selaras dengan Komisi XI dalam membangun pengelolaan negara dan tanggung jawab keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, dan efektif itu," kata Dolfie.

4 dari 4 halaman

Jawaban

Menanggapi, Calon anggota BPK RI Ahmad Noor Supit, mengatakan, sistem pengelolaan keuangan negara hingga saat ini masih belum tepat. Pasalnya, banyak anggaran yang dialokasikan dari APBN terbuang sia-sia dan tidak membuahkan hasil yang signfikan.

"Kalau masih begini sistem kita membuat APBN, saya sudah sampaikan ke Jokowi kalau mempimpin begini tidak ada perubahan total maka Indonesia tidak akan pernah maju. Karena semuanya mubazir, karena tidak semuanya Kementerian lembaga melangkah bersama menuju satu tujuan yaitu kesejahteraan nasional," kata Ahmad Noor Supit dihadapan Komisi XI DPR RI.

Ahmad Noor Supit pun mencontohkan, anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian dan Lembaga dianggap mubazir. Sebab, banyak Kementerian dan Lembaga yang mengadakan terlalu banyak kegiatan.

"Semua Kementerian lembaga, Saya mengatakan dengan pengalaman saya, banyak sekali keuangan negara itu mubazir, karena mereka banyak melakukan tumpang tindih kegiatan yang mubazir," ujarnya.

Hal itulah menurutnya yang harus dirubah. Setiap anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian Lembaga, setidaknya harus memberikan imbal hasil yang baik terutama pengaruhnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.