Badan Pangan Nasional Bakal Subsidi Distribusi Pangan RI

Mekanismenya, melalui kerja sama antar daerah yang dinilai tak terlalu memberatkan keuangan pemda. Tujuannya masih sama, yakni memenuhi kebutuhan di satu daerah dari daerah yang kelebihan produksi komoditas tertentu.

"Yang kecil-kecil, kerja sama antar daerah itu pak Mendagri tentunya dengan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian sudah menyampaikan itu dapat menggunakan DTU yang 2 persen yang jumlahnya Rp 2,17 triliun, itu bisa digunakan DTU, DAU, DBH, itu digunakan untuk mobilisasi stok," tuturnya.

Upaya ini sejalan dengan langkah pemerintah menahan laju inflasi pangan di daerah. Ini jadi perhatian pemerintah pasca naiknya harga BBM Subsidi yang juga akan berimbas pada tingkat inflasi secara nasional.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Badan Pangan Nasional dapat memberikan subsidi transportasi angkutan pangan ke daerah-daerah yang mengalami defisit komoditi pangan.

"Nanti Badan Pangan ada anggarannya bisa subsidi transportasi kalau naiknya sudah mungkin 5 persen, bisa disubsidi ongkos transportasinya, harga bisa stabil," ujarnya di Jakarta, Senin (19/9/2022).

Ini juga berkaitan dengan perintah Presiden Jokowi soal penyerapan hasil panen petani. Ini diungkapkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara.

Melalui pembelian tersebut, para petani tidak perlu lagi mencari pasar untuk menjual hasil panen mereka. Dampaknya, para petani tidak dirugikan dengan rantai penjualan yang berbelit.

"Petani yang produksi, kalau produksinya banyak, dibeli harga yang untung bisa oleh Badan Pangan atau BUMN. Kita harap memutus rantai, misalnya ada grosis, ada tengkulak lagi, ada pengecer," ucap Zulkifli di Jakarta, Senin (19/9/2022).

Dikatakan jika pokok permasalahan yang terjadi pada sektor pertanian selalu berulang sejak 50 tahun lalu. Masalah di mana para petani kerap mendapatkan harga murah saat menjual hasil panen mereka.

Terlebih, saat hasil panen melimpah. Sementara saat gagal panen, para petani merugi karena menjual hasil panennya dengan harga di bawah pasar.

Adanya permintaan Presiden agar pemerintah membeli langsung hasil produksi panen para petani merupakan keputusan penting. Hanya saja, waktu pelaksanaan dari perintah tersebut belum ada keputusan akhir.

"Nanti akan ada (pembahasan) lanjutan," ucapnya.