Biaya Energi Meroket, Sekjen PBB Minta Negara Kaya Pajaki Perusahaan Migas

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta negara kaya untuk memberikan pajak atas keuntungan perusahaan minyak dan gas. 

Hal itu disarankan guna membantu negara-negara yang terdampak perubahan iklim, dan masyarakat yang menghadapi lonjakan biaya energi dan pangan.

"Hari ini, saya menyerukan kepada semua negara maju untuk mengenakan pajak atas keuntungan tak terduga dari perusahaan bahan bakar fosil," kata Guterres di Majelis Umum PBB di New York, dikutip dari CNN Business, Rabu (21/9/2022). 

"Dana itu harus dialihkan dengan dua cara: ke negara-negara yang menderita kerugian dan kerusakan akibat krisis iklim, dan ke orang-orang yang berjuang dengan kenaikan biaya pangan dan energi," ujarnya.

Dalam Majelis Umum PBB di New York, Guterres memperingatkan bahwa musim ketidakpuasan global sudah di depan mata, dengan ketidaksetaraan dan krisis biaya hidup yang terus berdatangan sementara kondisi iklim tak terawat.

"Kita perlu meminta pertanggungjawaban perusahaan bahan bakar fosil dan pendukungnya," ucap Guterres.

"Mereka termasuk bank, ekuitas swasta, manajer aset dan lembaga keuangan lainnya yang terus berinvestasi dan menanggung polusi karbon," tambahnya.

Komentar Guterres di Majelis Umum PBB datang menyusul proposal Uni Eropa untuk memperkenalkan pajak keuntungan pada perusahaan minyak, gas dan batu bara.

Diketahui, banyak di antaranya telah melaporkan keuntungan rekor tinggi dari perang Rusia-Ukraina dan krisis energi yang mendorong harga melonjak.