Sri Mulyani: PMN Hutama Karya Bakal Cetak Rekor, Capai Rp 31,3 Triliun

Selain membahas mengenai PMN tunai tambahan tersebut, Menkeu Sri Mulyani juga mengusulkan PMN Non Tunai untuk Hutama Karya. Jika dikonversi, nilainya diperkirakan sebesar Rp 1,93 triliun dalam bentuk tanah aset properti eks BPPN.

Ini akan dipakai sebagai upaya pengoptimalan aset barang milik negara (BMN) sehingga diharapkan membantu oendanaan penugasan pembangunan JTTS.

"Untuk Hutama Karya kita mengajukan tambahan lagi PMN dari cadangan pembiayaan sebesar Rp 7,5 riliun ini juga belum dibahas dan ini yang akan kami sampaikan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pada 2022 ini, Hutama Karya akan kembali mendapatkan PMN sebesar Rp 23,85 triliun.

Tambahan PMN ini usai pada (4/2/2022) Hutama Karya (HK) telah melakukan penandatanganan Letter of Commitment (LoC) atas Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 sebesar Rp 25,2 Triliun yang diperuntukkan untuk percepatan pembangunan mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Penandatanganan LoC ini diselenggarakan di Tol Binjai – Stabat karena merupakan salah satu ruas JTTS yang dibangun menggunakan dana PMN TA 2021.

“Modal PMN tersebut diberikan kepada Hutama Karya untuk menyelesaikan ruas-ruas yang ada di JTTS,” kata Sri Mulyani.

Penandatangan LoC ini diharapkan dapat menjadi testimoni dan komitmen dari jajaran direksi yang menerima PMN tersebut untuk menjalankan tugas negara dan menggunakan uang negara dengan se-efisien mungkin.

Selain itu, Sri Mulyani juga mewanti-wanti agar HK bisa memanfaatkan uang APBN yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan APBN, penerimaan Bea Cukai yang berasal dari masyarakat dapat kembali dirasakan oleh masyarakat.

Penandatanganan dilakukan antara Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto dengan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah serta disaksikan oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri BUMN II.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, mengatakan PMN sebesar Rp 25,2 triliun tersebut akan digunakan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Menurut Budi, hal tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab memastikan penggunaan PMN sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators).

“PMN ini akan digunakan oleh Hutama Karya untuk membiayai seluruh aktivitas pembangunan JTTS. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah ini kami pastikan akan berdampak bagi peningkatan kinerja korporasi dan memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Budi Harto.