Menko Luhut: Indonesia Harus Jadi Pusat Peradaban Maritim Dunia

20160623- Jokowi Gelar Rapat di Kapal Perang KRI Imam Bonjol 383-Kepri- Setpres — Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menko Polhukam Luhut Panjaitan (kedua kanan) saat berada di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6). (Foto: Setpres)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atau Menko Luhut mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia sebagai pusat peradaban maritim dunia.

Dalam mewujudkan visi besar tersebut, kebijakan pembangunan nasional harus mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar.

"Kita harus kembali menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia. Kita harus lanjutkan dengan aksi nyata meraih kembali kejayaan bahari. Justru di laut kita jaya," kata Menko Luhut di Jakarta, Jumat (23/9/2022)

Strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia, yaitu melalui pendekatan ekonomi, politik, dan budaya. Strategi ekonomi untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi maritim sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

Kemudian, strategi politik digunakan untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan maritim, serta penatakelolaan maritim yang baik. Selain itu, strategi budaya juga dipayakan untukmencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan karakter dan budaya, serta memajukan sumber daya manusia yang selaras dengan perkembangan IPTEK kelautan.

Di samping itu, Kemenko Marves sedang mengkaji kontribusi ekonomi maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan mengadopsi konsep ocean account yang sedang berkembang di dunia.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait Presiden. Luhut menyadari untuk menjadi Presiden Indonesia ada beberapa syarat tidak tertulis, salah satunya adalah ras.

2 dari 4 halaman

Nilai PDB Kemaritiman Turun

TNI Menangkap Dua Kapal Vietnam di Laut Natuna Utara. (Dokumentasi: TNI AL).

Kajian sementara ekonomi maritim yang dilakukan oleh BRIN bersama Kemenko Marves estimasi nilai PDB kemaritiman Indonesia pada 2020 sebesar Rp1.212 triliun atau 11,31 persen dari PDB nasional yang mencapai Rp10.722 triliun. Nilai ini turun sekitar Rp19 triliun dari 2019 yang mencapai Rp1.231 triliun.

Penurunan ini diduga sebagai dampak pandemi Covid–19. Akan tetapi meskipun nilainya turun, namun kontribusinya mengalami peningkatan dari sebesar 11,25 persen pada tahun 2019 menjadi 11,3 persen di 2020. Hal ini menjadi indikasi bahwa kemaritiman cukup kuat menghadapi krisis global seperti Covid-19.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengetahui besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim berdasarkan pemahaman ini. Capaian PDB Maritim akan menjadi feed back pembangunan kemaritiman yang akan kita laksanakan di waktu-waktu mendatang," tutupnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Survei Sebut Kebijakan Maritim Era Jokowi Belum Gali Potensi Maksimal

20161025-Tol-Laut-IA4 — Petugas bersiaga sebelum keberangkatan KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut logistik Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Lembaga Survei Indodata bersama International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC) merilis hasil survei kolaborasi terkait kebijakan maritim era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hasilnya, mayoritas responden mengaku tidak puas dengan kebijakan maritim saat ini.

“Sebanyak 73 persen masyarakat Indonesia tidak puas dengan kebijakan maritim pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” kata Direktur Eksekutif Indodata, Danis TS Wahidin saat jumpa pers Kick Off Hasil Survei Isu Kemaritiman Indonesia, Minggu (11/9/2022).

Danis menjelaskan, ketidakpuasan mayoritas responden disebabkan karena penggalian potensi belum dilakukan maksimal. Padahal, kekayaan laut Indonesia sangat besar dan bisa menarik investasi yang dari berbagai kawasan di dunia.

“Kita akan mencoba memunculkan kembali gagasan tentang pentingnya kebijakan maritim nasional itu dalam upaya memperkuat pertahanan ekonomi nasional,” ucap dosen UPN Veteran Jakarta ini.

Danis berharap, dengan temuan itu pemerintah dapat bergerak dalam momentum Hari Maritim Nasional pada 23 September mendatang.

“Nantinya, pada peringatan hari tersebut, Indodata akan memberikan penganugrahan award kepada beberapa tokoh maritim, baik sebagai perintis, inisiator kebijakan maupun yang berjasa dalam diplomasi kemaritiman,” urai Danis.

Diketahui, survei terhadap kebijakan maritim nasional ini dilakukan di 34 provinsi dari tanggal 25 Juli-30 Agustus 2022. Total sebanyak 1200 responden dilibatkan dengan margin of Error plus minus 2,8 persen.

4 dari 4 halaman

Latar Belakang Survei

kapal terbakar — Kapal KM Sinar Mas yang mengalami kebakaran hebat di laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Sabtu (15/5/21) pagi. (Ist)

Sementara itu, salah satu perwakilan dari tim ISPEC, Agus Bandono menjelaskan, pihaknya melakukan studi ini untuk mengingat kembali kebijakan poros maritim yang dicanangkan Jokowi pada 2014. Dia meyakini, kebijakan maritim tersebut sudah mulai terlupakan seiring dengan adanya proyek pemerintah yang lebih monumental, seperti IKN dan sebagainya.

“Jadi serangkaian kegiatan ini gong-nya adalah untuk mengingat kembali bagaimana realisasi kebijakan tentang poros maritim dunia,” kata Agus.

Dalam rangka itu, lanjut dia, ISPEC akan mendorong pembentukan kelembagaan yang memonitoring kerjasama di bidang maritim, serta melakukan penyusunan buku sejarah Maritim Indonesia.

“Kita juga akan melakukan pameran dan sebagainya. Kemudian kita juga akan melakukan pembuatan film tentang maritim. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita dorong untuk mengingat kembali tadi, termasuk menggalakkan kerjasama dengan negara maritim dunia,” Agus menutup

Menko Luhut
Pejabat
Luhut Binsar Pandjaitan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Menko Luhut
Luhut
Maritim