Diusulkan 2012, Penjualan BMN Kapal FSO Ardjuna Sakti Baru Disetujui pada 2022

Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung pada Selasa (20/9/2022) menyetujui penjualan Barang Milik Negara (BMN) kapal Floating Storage Offloading (FSO) Ardjuna Sakti. Persetujuan tersebut diberikan setelah menerima laporan dari Komisi VII DPR RI

Wakil Ketua Komisi DPR RI Dony M. Oekon menyampaikan bahwa Komisi VII telah disetujui penjualan Barang Milik Negara (BMN) kapal Floating Storage Offloading (FSO) Ardjuna Sakti.

"Komisi VII DPR RI melaporkan terkait hasil pembahasan persetujuan penjualan BMN atau barang milik negara berupa kapal FSO Arjuna Sakti yang telah dibahas oleh komisi 7 DPR RI," kata Dony dalam rapat paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2022-2023, Selasa (20/9/2022).

Dony menjelaskan, Komisi VII DPR RI pertama, telah menerima dan menindaklanjuti surat Menteri ESDM nomor T-161/BN.07/MIM.S/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal tindak lanjut atas permohonan persetujuan penjualan BMN berupa kapal FSO Ardjuna Sakti, sebagai kelanjutan dari surat presiden republik Indonesia nomor R-29/Pres/05/2016 tanggal 9 Mei 2016 perihal permohonan penjualan Barang Milik Negara pada Kementerian ESDM.

Kedua, rapat kerja komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM pada tanggal 24 Agustus 2022 memutuskan menyetujui penjualan Barang Milik Negara berupa kapal FSO Ardjuna Sakti, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. BMN FSO Ardjuna Sakti sekarang dalam kondisi rusak berat dan tidak ekonomis untuk diperbaiki

b. Kementerian ESDM tetap memiliki kewajiban untuk membayar biaya standar BMN setiap tahunnya sampai dengan proses pemindah tanganan disetujui, sehingga dapat membebani keuangan negara.

c. Terkait biaya standar kapal FSO Ardjuna Sakti telah menjadi temuan audit BPK RI pada pemeriksaan Kementerian ESDM tahun anggaran 2019 dan direkomendasikan untuk mempercepat penjualan BMN Kapala FSO Ardjuna Sakti.

Ketiga, pada tanggal 12 September 2022 Komisi VII DPR RI sudah mengirim kepada pimpinan DPR RI terkait persetujuan BMN dengan surat nomor B/14978/PW.01/9/2022 sesuai dengan ketentuan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib pasal 232 dan pasal 233, komisi 7 DPR RI meminta pembahasan terkait hal di atas untuk dapat disetujui pada rapat paripurna DPR RI hari ini.

"Demikianlah laporan komisi mengenai hasil pembahasan persetujuan penjualan BMN berupa kapal FSO Ardjuna Sakti," pungkasnya.