DJP Rancang Aturan Marketplace Lokal Jadi Pemungut PPN dan PPh Transaksi Online

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah merancang aturan marketplace domestik sebagai sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi online. Pungutan PPN dan PPh ini akan diberlakukan atas transaksi online.

Kasubdit Peraturan PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bonarsius Sipayung mengatakan, rancangan aturan marketplace lokal jadi pumungut pajak merupakan bagian dari implementasi Pasal 32A Klaster KUP dalam UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Semua ini akan tercapture dalam PMK-PMK yang saat ini masih dalam proses. Diskusi ini menjadi sangat baik sebagai wadah kami bercerita, bagaimana proposal kami. Jadi jangan sampai saat dikeluarkan pada terkejut," katanya dikutip dari Belasting.id, Sabtu (24/9/2022).

Ada dua poin besar rencana kebijakan perpajakan pada bidang ekonomi digital dalam negeri. Pertama, mekanisme penunjukan, pemungutan dan penyetoran pajak akan dibuat sesederhana mungkin dan tidak memberatkan marketplace.

Kedua, memastikan seluruh marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPh dalam melaksanakan kewajiban dapat dilakukan dengan baik.

Oleh karena itu, dia memastikan tidak ada perubahan sistem administrasi PPN saat regulasi penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak rilis.

"Sebisa mungkin tidak akan mengubah sistem. Cuma mungkin nanti ada updating dari sisi aplikasi," paparnya.