PNM Beri Pendampingan Nasabah Mekaar, Ekonomi Sulawesi Utara Bangkit

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengapresiasi PNM yang telah memberikan NIB kepada 600 nasabah PNM Mekaar. Hal itu dapat meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat di daerahnya.

"Saya berterima kasih atas peran PNM yang membantu kesiapan anggota dalam melaksanakan kegiatan ekonomi UMKM yang ada di wilayah ini. Semoga ini tetap berlanjut terus sehingga manfaatnya dapat dinikmati masyarakat Sulawesi Utara," ucap Olly.

Sebagai informasi, hingga 24 September 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 148,56 T kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 12,7 juta nasabah. Saat ini PNM memiliki 4186 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 Provinsi, 443 Kabupaten/Kota, dan 5640 Kecamatan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bercerita di awal pandemi Covid-19, banyak tenaga kerja perkotaan yang pulang kampung karena kehilangan lapangan kerja. Tidak kurang 7,1 juta orang kembali ke pedesaan untuk mencari pekerjaan.

"Ketika perkotaan melepas tenaga kerja tetapi ibu-ibu di desa membuka 7,1 juta lapangan pekerjaan," kata kata Erick di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/8/2022).

Hebatnya, kata Erick, para pembuka lapangan kerja di desa memulai usaha dari modal pinjaman dari pemerintah. Rata-rata modalnya hanya sekitar Rp 1 juta - Rp 4 juta dari program PNM Mekaar.

"Program Mekaar ini bisa membuka 7,1 juta lapangan kerja dengan pinjaman Rp 1 juta - Rp 4 juta, " kata dia.

Hal ini menunjukkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih bisa menopang ekonomi nasional. "Di desa buka lapangan kerja. Kalau di desa enggak ada pekerjaan mau kemana lagi mereka?," ungkapnya.

Dalam hal ini, pemerintah juga memberikan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 13 persen. Sehingga bunga KUR yang dibayarkan debitur hanya 3 persen. Termasuk kebijakan restrukturisasi kredit yang diperpanjang hingga tahun 2023.

Erick mengatakan dukungan untuk kebangkitan sektor UMKM tidak hanya dalam bentuk pendanaan saja. Melainkan juga dalam bentuk pendampingan hingga pembukaan akses pasar.

Dalam hal akses pasar, Pemerintah menggandeng pengusaha ritel modern yang ada di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).