DPR Diminta Bahas Lagi RUU Konsultan Pajak

Sementara itu, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2002-2011 Yunus Husein, mengimbau seluruh asosiasi konsultan pajak di Indonesia bersatu untuk mendukung lahirnya undang-undang konsultan pajak.

Dengan demikian, ini akan memberikan peluang besar dalam keberhasilan menggoalkan Reancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (RUU KP) yang pembahasannya sudah bertahun-tahun mandek di DPR.

Demikian dikatakan Yunus saat penyampaian materi di hadapan puluhan peserta Program Pelatihan Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/9/2022).

Terkait substansi dari RUU KP, dia mempertanyakan apakah materinya sudah sesuai dengan syarat-syarat terkini terkait pembentukan suatu undang-undang. Ini dimaksudkan, agar draft materi RUU KP ini disosialisasikan kepada kampus kampus, asosiasi-asosiasi profesi.

"Jadi, harus ada suatu alasan yang kuat apakah memang RUU KP ini dibutuhkan. Inilah pentingnya sosialisasi dan masukan-masukan dari stakeholder terkait," katanya.

Selain itu kata Yunus, tidak kalah pentingnya pendekatan secara politis juga harus dilakukan dan sangat dibutuhkan agar fraksi-fraksi di DPR memiliki ketertarikan untuk mengusung RUU KP.

"Sosialisasi harus dilakukan secara intens dan terstruktur kepada semua pihak melalui public relation dari masing-masing asosiasi konsultan pajak ," kata Yunus.

Hal ini tidak lain adalah lanjut Yunus, agar berbagai pihak diharapkan bisa mendukung atas RUU KP ini. Termasuk memintakan dukungan kepada lembaga-lembaga dunia dan negara-negara donor seperti IMF, World Bank, CGGI dan lainnya untuk mendukung proses pendekatan secara politik atas RUU KP.

Hal senada juga dikatakan praktisi perpajakan Arif Budiman. "Semua asosiasi yang menaungi konsultan pajak, harus mendekati para pengambil kebijakan politik baik di legislatif maupun eksekutif. Masalah UU konsultan pajak, itu keputusan politik, oleh karenanya harus juga didekati secara politik. Tidak bisa konsultan pajak tabu untuk masuk ke dalam pergaulan politik," katanya.

Dia menyarakankan, untuk memberikan naskah akademik sebagai dasar alasan untuk RUU Konsultan pajak, dan kemudian edarkan ke semua perguruan tinggi terkemuka maupun tidak terkemuka, melakukan brainstorming, dan memberikan penjelasan betapa pentingnya konsultan pajak.

"Kepada eksekutif, yakinkan bahwa UU konsultan pajak adalah kebutuhan, karena konsultan pajak adalah mitra yang selama ini dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak," ujarnya.