Penyaluran BLT BBM Sudah Tembus Rp 6,2 Triliun ke 20,65 Juta Penerima

Lebih lanjut, ia menerangkan soal realisasi belanja anggaran kesehatan. Per 31 Agustus telah digunakan sebesar Rp 99,2 triliun.

Realisasi anggatan kesehatan sampai 31 Agustus utamanya dipengaruhi kinerja belanja Kementerian dan Lembaga. Diantaranya didukung Kemenkes sebesar Rp 71 triliun untuk penyaluran PBI JKN Rp 28,2 triliun dan oenggantian klaim pasien Covid-19 Rp 23,4 triliun.

Kinerja belanja non KL untuk jaminan kesehatan TNI, Polri, PNS Rp 6,2 triliun dan subsidi pajak DTP kesehatan sebesar Rp 197,6 miliar. Serta kinerja TKD, utamanya untuk BOK/BOKB Rp 6,6 triliun dan dana desa untuk oenanganan Covid-19 Rp 4 triliun.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal mengawal dengan ketat penyakuran Bantuan Langsung Tunai kompensasi kenaikan harga BBM (BLT BBM). Tujuannya, agar penyaluran tepat sasaran dan tidak ada upaya penyelewengan.

BLT BBM sendiri merupakan program bantuan yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat tidak mampu di tengah tingginya harga bahan bakar minyak.

BPKP mempersiapkan jajaran auditornya untuk mengawasi program bantuan melalui diseminasi petunjuk teknis pengawasan. Di mana salah satu fokus pengawasannya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi kenaikan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi.

Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana, Michael Rolandi, mengatakan pengawalan dan pengawasan yang dilakukan BPKP mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pendistribusian.

“Pengawasan yang dilakukan BPKP untuk memastikan bahwa proses perencanaan sampai dengan penyaluran BLT BBM telah dilakukan sesuai dengan prosedur,” katanya mengutip keterangan resmi, Jumat (23/9/2022).

Michael menyebut, sasaran pengawasan BPKP selain dari sisi tata kelola juga menyasar basis data penerima bantuan yang telah masuk ke dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Serta ditambah tiga ketepatan: tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Dia menambahkan, pengawasan terhadap BLT BBM tidak hanya dilakukan BPKP Pusat melainkan juga melibatkan 34 Perwakilan BPKP.

“Adapun pengawasan juga dilakukan untuk mencari tahu permasalahan lainnya yang mungkin ditemui dalam penyaluran BLT BBM dan memberikan rekomendasi perbaikan,” ucapnya.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan BPKP saat ini bertujuan untuk memastikan bahwa BLT-BBM telah disalurkan kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat.

Diantaranya penerima program BLT-BBM periode bulan September-Oktober 2022 yang merupakan KPM yang layak mendapatkan bantuan. Tentu dengan melihat kondisi ekonomi, pekerjaan, kondisi rumah, dan bukan ASN/TNI/Polri.

Diketahui, pemerintah menggulirkan BLT-BBM sebesar Rp150.000,00 per bulan per KPM selama 4 bulan yang disalurkan secara tunai melalui PT Pos kepada masing-masing KPM.