Sayangkan Konversi Kompor Listrik Batal, Pengamat: RI Impor LPG Sampai 80 Persen

Miliki Banyak Dampak Ekonomis, Konversi Kompor Gas ke Listrik Perlu segera Diregulasi — (Foto:Dok.PLN)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui PT PLN (Persero) memutuskan untuk membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik induksi.

Menanggapi, Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, menyayangkan pembatalan program konversi pengalihan kompor listrik tersebut.

"Saya pada prinsipnya sangat menyayangkan pembatalan ini. Karena ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan akan LPG karena saat ini kita impor LPG sampai 80 persen," kata Mamit kepada Liputan6.com, Rabu (28/9/2022).

Mamit menjelaskan, apalagi berdasarkan perhitungan dari PLN penggunaan kompor induksi masih lebih murah jika dibandingkan dengan LPG 3 kg.

Menurut Mamit, seharusnya upaya pemerintah untuk memperbanyak subtitusi LPG selain dengan Dimethyl Ether atau DME dan Jaringan Gas (Jargas).

"Tapi saya kira ini keputusan yang bijak dari PLN, karena mendengarkan masukan dari masyarakat dan stakeholder yang lain sehingga bisa mengambil keputusan dibatalkan karena tidak memperlebar polemik di masyarakat. Dengan demikian isu ini harusnya sudah selesai," ujarnya.

Ketika ditanya lebih lanjut terkait mengatasi masalah subsidi gas yang bengkak, karena program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik induksi, Mamit menjawab semuanya ada ditangan pemerintah, dan menunggu arahan langsung dari Presiden.

"Selanjutnya ya saya kira tunggu pemerintahan berikutnya apa yang akan diambil langkah selanjutnya. Jika pemerintahan saat ini saya agak kurang yakin bisa dilakukan kecuali ada extraordinary dari Presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengatakan adanya rencana konversi LPG ke kompor listrik ini diyakini bisa menghemat energi sekitar Rp 8.000 per kilogram elpiji.

Tentu saja dengan adanya penghematan ini, bisa mengubah energi impor dengan energi domestik kemudian juga energi yang mahal menjadi lebih murah.

"Jadi, untuk per kg elpiji yang dikonversi ke kompor listrik ada penghematan biaya yaitu sekitar Rp 8.000 per kg," kata Darmawan.

Pemerintah berencana menurunkan impor gas LPG dengan program migrasi kompor gas ke kompor listrik. Peralihan penggunaan sumber energi ini diyakini akan menurunkan konsumsi LPG termasuk subsidinya.

2 dari 3 halaman

Keputusan PLN Batalkan Program Kompor Listrik Dinilai Tepat

Sekitar 2000 orang warga Kota Kendari mulai beralih ke kompor listrik mengikuti arahan Presiden Joko Widodo.(Liputan6.com/Ahmad Akbar Fua) — Sekitar 2000 orang warga Sulawesi Tenggara mulai beralih ke kompor listrik mengikuti arahan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, pemerintah melalui PT PLN (Persero) memutuskan untuk membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik.

Menanggapi hal ini, Direktur Center Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai keputusan tersebut sudah tepat. Sebab, pemerintah memiliki waktu lebih untuk menyelesaikan persoalan kelebihan pasokan (over supply) yang dialami oleh PLN.

"Sudah tepat pemerintah membatalkan program kompor listrik. Bereskan dulu masalah di pembangkit listrik yang kelebihan pasokan baru bicara soal kompor listrik," kata Bhima saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Terkait penyelesaian permasalahan over supply, kata Bhima, ada tiga upaya yang dapat ditempuh pemerintah. Pertama, melakukan evaluasi terkait penerapan program 35.000 megawatt.

"Evaluasi proyek 35.000 MW karena pada saat uji kelayakan banyak asumsi yang dipaksakan," tegasnya.

Kedua, evaluasi perjanjian jual beli listrik bersama produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dengan skema take or pay yang memberatkan keuangan PLN. Dalam skema take or pay, dipakai atau tidak dipakai listrik yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak berlaku.

"Ini harus dievaluasi ulang agar PLN punya daya tawar menolak pembelian listrik jika pasokan berlebih," tekannya.

Ketiga, mempercepat program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.

"Sehingga, kelebihan pasokan di hulu bisa ditekan," tutup Bhima.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Program Kompor Listrik Dibatalkan, Menko Luhut: PLN Tak Mau Cari Masalah

Kompor listrik induksi - Image by Yvonne Huijbens from Pixabay

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ikut buka suara soal dibatalkannya program konversi LPG 3 kilogram ke kompor listrik. Senada, dia menyebut kalau PLN tak ingin terburu-buru dalam implementasi program.

Kendati begitu, Menko Luhut mengaku belum mendapat informasi sepenuhnya terkait pembatalan program ini. Namun, ia menduga ada kendala yang ditemukan, sehingga diputuskan untuk ditunda lebih dulu.

Untuk diketahui, migrasi kompor berbasis LPG ke kompor listrik induksi akan dilakukan secara bertahap. Bahkan, pemerintah menyiapkan sejumlah anggaran untuk membagikan kompor listrik induksi ke masyarakat.

"Saya kira, nah saya belum update sepenuhnya mengenai itu. Mungkin ada sesuatu yang ditemukan, jadi mereka tunda dulu. Jadi mereka tidak ingin buru-buru yang nanti kemudian bermasalah," ungkapnya di Sarinah, ditulis Rabu (28/9/2022).

Sebelumnya, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

"PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangannya, Selasa (27/9/2022).