2 BUMN Merugi yang Dapat Kucuran PMN

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Kamis (29/9/2022).

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan kalau tak ada BUMN yang mencatatkan kerugian yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Ini mengacu data pada 3 tahun terakhir.

Arya menyebut, kalau BUMN yang alami kerugian yang diberikan PMN hanya ada dua. Yakni, Garuda Indonesia dan Jiwasraya, dimana keduanya memang mendapatkan PMN untuk pemulihan kinerja perusahaan.

"Tiga tahun terkahir itu saya rasa kalau teman-teman lihat, mungkin tidak ada BUMN yang diberikan anggaran kalau dia rugi. Mungkim ada 1 (atau) 2, Garuda Indonesia mungkin, setelah itu hampir tidak ada BUMN yang rugi yang diberikan PMN," terangnya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Kamis (29/9/2022).

Menurut catatan, Garuda Indonesia akan mendapatkan PMN sebesar Rp 7,5 triliun tahun ini. Skemanya melalui aksi korporasi right issue yang diharapkan terjadi dalam waktu dekat.

Selain Garuda Indonesia, Arya menyebut kalau Jiwasraya juga jadi salah satu BUMN yang alami kerugian tapi dibantu dana pemerintah. Alasannya, karena berhubungan langsung dengan publik.

"Nah, mungkin yang berhubungan dengan publik itu ada Jiwasraya, karena berhubungan dengan nasabah, sama seperti kasus perbankan dan kasus dari asuransi yang berhubungan kepada publik. Makanya diberikan PMN, tapi yang lain-lain sih enggak, karena bukan tujuan juga," bebernya.

Dia menjelaskan alasan BUMN mendapat suntikan modal dari pemerintah adalah karena adanya penugasan. Selain itu, sebagai modal untuk melakukan aksi korporasi guna pengembangan usaha.

Stafsus Kementerian BUMN Arya Sinulingga ungkap alasan Erick Thohir melepas Dirut PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Arie Prabowo Ariotedjo.

2 dari 4 halaman

Rp 41 Triliun PMN ke BUMN di 2023

Pada kesempatan yang sama, Arya juga menjelaskan mengenai PMN 2023 yang diterima sejumlah BUMN. Totalnya mencapai Rp 41,31 triliun.

Rinciannya, Hutama Karya mendapat PMN Rp 28,9 triliun, PLN mendapat Rp 10 triliun, Defend ID mendapat Rp 1,5 triliun, dan AirNav Indonesia Rp 660 Miliar. Keseluruhan dana ini digunakan untuk melakukan penugasan dari pemerintah.

Misalnya, Hutama Karya mendapat penugasan untuk menyelesaikan sejumlah ruas tol di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Menurut Arya, jika tak mendapat penugasan, Hutama Karya tak perlu diberikan PMN.

"PLN ini juga penugasan membangun jaringan listrik dan listrik desa. Kalau bilang 'gausah dibangun', yaudah, kami pun gak perlu PMN," kata dia.

Sama halnya untuk Holding BUMN Industri Pertahanan atau Defend ID, dana yang didapat akan dialokasikan untuk pengembangan dan penguatan militer. Begitupun AirNav Indonesia untuk pembaharuan alat yang dioperasikan oleh perusahaan penyedia navigasi penerbangan tersebut.

"Total 41,31 triliun, semuanya adalah penugasan, aksi korporasi gak ada disini. Jadi kalau untuk BUMN rugi gak ada," tukasnya.

3 dari 4 halaman

Erick Thohir Minta Tambahan PMN 2023

BUMN dan investasi raker dengan komisi VI — Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat rapat kerja bersama di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Rapat kerja antara Komisi VI DPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi tersebut membahas kinerja keuangan BUMN yang terdampak utang luar negeri serta perkembangan investasi di Indonesia pada 2021 dan 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri BUMN Erick Thohir kembali meminta persetujuan dari Komisi VI DPR RI terkait kebutuhan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 7,88 triliun di 2023. PMN ini akan dialokasikan kepada 5 BUMN, yaitu KAI hingga InJourney.

Erick Thohir menerangkan, Kementerian BUMN sejak awal mengusulkan PMN sebesar Rp 67,82 triliun, dengan jumlah yang disetujui hanya sebesar Rp 41,31 triliun. Itu untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 28,9 triliun, PT PLN (Persero) Rp 10 triliun, Denefd ID Rp 1,75 triliun, dan AirNav Indonesia Rp 660 miliar.

Dari yang diputuskan, ada cadangan investasi sebesar Rp 5,7 triliun, namun menurutnya itu belum cukup untuk menambal kebutuhan dari 5 BUMN. Diantaranya PT KAI, Damri, ID FOOD, IF, InJourney, dan ReAsuransi.

"Nah kami memang kemarin belum mem-breakdown secara detail untuk Rp 5,7 triliun ke mana saja, karena seperti yang dipaparkan sebelumnya kita menginginkan ada tambahan Rp 7,88 triliun. Jadi totalnya Rp 13,58 (triliun)," kata dia dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI, Rabu (21/9/2022).

4 dari 4 halaman

KUR

Penambahan seperti yang ditekankannya sejak awal, dialokasikan untuk Askrindo dan Jamkrindo. Tujuannya untuk penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang direncanakan akan ditingkatkan pemerintah mencapai Rp 420 triliun.

"Artinya apa, bahwa dengan peningkatan KUR itu perlu juga ada bantalan untuk restrukturisasi daripada asuransi supaya ini bisa berjalan sebagai bantalan tentu fundamental modalnya," tuturnya.

"Nah jadi, itupun kalau disetujui Rp 5,7 (triliun), kalau semuanya diambil oleh IFG untuk bantala KUR itu, ya tentu konteksnya dengan yang lain-lainnya ini tidak bisa berjalan. Jadi kami berharap bila hari ini kita mendapat putusan yang tadi, bahwa totalnya Rp 47,01 triliun mungkin tutup dulu, diketok dulu," tambah Erick.

Infografis Wajah Lama Jabat Posisi Baru di BUMN. (Liputan6.com/Triyasni)

Erick Thohir
Tokoh
Erick Thohir kini menjabat sebagai Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju.
Lihat Selengkapnya
Erick Thohir
BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN
PMN
Organisasi
PMN adalah singkatan dari Penyertaan Modal Negara.
Lihat Selengkapnya
PMN
Kementerian BUMN
Organisasi
Kementerian BUMN merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN).
Lihat Selengkapnya
Kementerian BUMN