Pengakuan Sri Mulyani, Realisasi Pembayaran Subsidi dan Kompensasi Energi Masih di Bawah Rp 200 Triliun

Menkeu dan BI Raker Dengan Banggar DPR — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat tersebut beragenda keterangan pemerintah atas KEM PPKF RAPBN 2023 dan RKP Tahun 2023 serta Proyeksi Ekonomi Tahun 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah masih berutang uang subsidi energi dan kompensasi energi kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam anggaran, subsidi dan kompensasi yang harus dibayar seharusnya Rp 502 triliun, tetapi hingga kuartal III 2022 yang dikucurkan masih kurang dari Rp 200 triliun.

"Realisasi dari subsidi dan kompensasi kemarin masih di bawah Rp 200 triliun dari alokasi kita adalah Rp 502 triliun," kata kata Sri Mulyani dalam acara UOB Economic Outlook 2023 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Bukan tanpa alasan, subsidi dan kompensasi energi yang ditagihkan pemerintah harus melalui serangkaian pemeriksaan sebelum akhirnya dilunasi. Biasanya, Pemerintah baru akan membayarkan tagihan di bulan Oktober setelah tagihan diverifikasi.

"Belanja seperti subsidi kompensasi yang pemerintah akan bayarkan karena nanti verifikasi baru akan muncul pada Oktober," katanya.

Hal ini yang biasanya membuat kecepatan belanja di kuartal sebelumnya belum optimal. Namun dia memastikan belanja di kuartal terakhir belanja pemerintah bisa menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal setelahnya. Mengingat memasuki akhir semester III, anggaran yang dibelanjakan masih dibawah 60 persen.

"Tiga bulan terakhir di kuartal IV ini akan menjadi 3 bulan di mana belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, akan mengakselerasi, karena pagunya masih tinggi," kata Sri Mulyani.

Tanpa disadari momentum belanja pemerintah yang kuat di kuartal terakhir bertepatan dengan kondisi ekonomi dunia yang melemah. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi berbagai negara yang tingkat inflasinya mengalami kenaikan dan berakibat pelemahan ekonomi.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mendapat predikat menteri keuangan terbaik di tahun 2019 dari sebuah majalah keuangan dunia.

2 dari 3 halaman

Ekonomi Terus Membaik

Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 — Suasana deretan gedung bertingkat dan rumah pemukiman warga terlihat dari gedung bertingkat di kawasan Jakarta, Jumat (29/9). Pemerintah meyakinkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4 persen tetap realistis. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara itu, kondisi Indonesia menunjukkan arah sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi di dari setiap kuartal terus meningkat. Sehingga kemungkinan sepanjang tahun 20222 ini ekonomi bisa tumbuh lebih dari 5 persen.

"Ini menunjukkan bahwa di 2022 secara keseluruhan, kita mungkin masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen," kata dia mengakhiri.

Terkait proyeksi ekonomi di kuartal III-2022, Sri Mulyani optimis dengan proyeksi Presiden Joko Widodo yang menyebut pertumbuhannya bisa 5,4 persen sampai 6 persen. Berbagai indikator telah menunjukkan kinerjanya menjelang akhir September ini.

"Seluruh indikator pada Q3 tadi, konsumsi dilihat dari indeks kepercayaan konsumen, indeks mobilitas, dari mandiri spending index, semua menggambarkan konsumen kita relatif resilien di Q3," kata Sri Mulyani .

3 dari 3 halaman

Investasi

Tak hanya itu, investasi dan kegiatan produksi juga menunjukkan resiliensi yang ditunjukkan dengan PMI Indonesia yang masih akseleratif. Padahal di negara lain sudah menurun, bahkan di level kontraktif.

"Itu artinya kegiatan manufaktur di berbagai negara di luar banyak yg sudah mulai melemah. Tapi kita masih dalam posisi yang ekspansif," kata dia.

Dari sisi kinerja ekspor juga diprediksi akan tumbuh di atas 30 persen. Belanja negara juga didorong lebih optimal melalui kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah (TKD).

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com