Dana Rp 5,4 Triliun Kementerian PUPR Belum Cair, Gimana Nasib Proyek IKN Nusantara?

Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran khusus untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2022 ini. Namun, pagu tersebut sejauh ini belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, mengabarkan proyek pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara kini terus berjalan. Sejumlah paket pengerjaan pun sudah dilakukan lelang.

"Kemarin kan Istana Wakil Presiden udah, jalan tol sudah 3 paket, jalan akses, kemudian jalan di dalam kawasan, terus air bersih, SPAM-nya, kemudian land development sudah bekerja," ujar Endra di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (29/9/2022).

Meski pagu Rp 5,4 triliun untuk tahun ini belum dicairkan, Endra tak mempermasalahkannya. Pasalnya, bila belum bisa terlaksana di 2022, anggaran itu masih bisa berlaku untuk tahun berikutnya.

"Kan ada pagu kontrak Rp 43 triliun sampai 2024, yang penting pekerjaan sudah dimulai. Kalau tahun ini enggak diserap, bisa dialihkan ke 2023. Kan itu paket multiyears," terang dia.

Menurut dia, Kementerian PUPR masih bisa memanfaatkan sisa tiga bulan di 2022 ini untuk melaksanakan pengerjaan proyek IKN, seandainya anggaran Rp 5,4 triliun bisa segera turun.

"Masih ada tiga bulan. Kalau material memadai, alat dan orang banyak, kita bisa lakukan percepatan, mengejar kemarin waktu tertunda," ungkapnya.

Hingga penutupan tahun ini, Kementerian PUPR pun disebutnya masih terus membuka proses penandatanganan kontrak pengerjaan IKN, meskipun itu mungkin tidak dipublikasikan secara luas.

"Kan kalau tanda tangan kontrak tidak harus diacarakan. Kalau yang kemarin beberapa untuk memberikan pesan ke publik, pembangunan IKN dimulai. Tapi tanda tangan kontrak tidak harus diacarakan," tuturnya.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022). Pengesahan RUU IKN ini mendapat sorotan pub...

2 dari 3 halaman

Kementerian BUMN Jamin Dana PMN Tak Lari ke Proyek IKN

Titik 0 IKN — Titik Nol IKN Nusantara yang kini disulap menjadi lebih cantik. (foto: Abdul Jalil)

Kementerian Keuangan hanya menyetujui anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN sebesar Rp 41,31 triliun untuk tahun 2023. Adapun, total usulan PMN yang diajukan sebesar Rp67,82 triliun.

Rinciannya, PT Hutama Karya sebesar Rp28,9 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara Rp 10 triliun. Diikuti Holding Defend ID Rp 1,75 triliun dan Airnav Rp 660 miliar.

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan, tidak ada sepeser pun uang PMN yang akan lari ke proyek di ibu kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, seluruh uang PMN tersebut akan diperuntukkan untuk pembangunan maupun sejumlah proyek penugasan pemerintah.

"Nggak ada (uang PMN) yang ke sana. Jangan dikit-dikit IKN," ujar Arya dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Arya mencontohkan, total anggaran PMN untuk Hutama Karya senilai Rp28,9 triliun akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS). Dia mencatat, total ada 10 ruas tol yang akan mendapatkan pendanaan PMN.

"Bahkan, pendanaan masih kurang ya untuk proyek JJTS," tegas Arya.

Sementara PLN, akan menggunakan uang PMN untuk pembangunan pembangkit di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pembangunan transmisi dan gardu induk, hingga percepatan distribusi dan listrik desa di wilayah 3T.

Adapun, kucuran dana PMN untuk Defend ID senilai Rp 1,75 triliun akan dipakai untuk pengembangan fasilitas dan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, dan amunisi baru. Sedangkan, Airnav akan menggunakan uang PMN senilai Rp 660 miliar untuk peremajaan alat.

3 dari 3 halaman

PMN yang Disetujui

Gedung Kementerian BUMN (dok: Humas KBUMN)

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 yang disetujui Kementerian Keuangan hanya senilai Rp41,31 triliun dari yang diusulkan Rp67,82 triliun.

"Jadi, total kemarin yang disetujui Rp 41,31 triliun," kata Erick Thohir dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9).

Rinciannya, PMN untuk Hutama Karya pada usulan Raker sebelumnya mengusulkan Rp 30 triliun ini untuk pengembangan tol Sumatera sampai Jambi. Namun, yang disetujui hanya Rp 28,90 triliun. "Jadi, tidak Rp 30 triliun tapi Rp 28,90 triliun," ujarnya.

Lalu untuk PLN, usulan awal PMN-nya sebesar Rp 10 triliun untuk program listrik masuk desa. Kemudian dalam nota keuangan, Kementerian keuangan memberikan Rp 10 triliun, sama sesuai usulan.

Prosesi Kirab Bendera Merah Putih Menuju IKN

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
IKN Nusantara
Publik
Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara
Lihat Selengkapnya
IKN Nusantara
IKN
Ibu Kota