Warga Miskin RI Tambah 13 Juta Orang, Pemerintah Bilang Begini

Indonesia memiliki misi untuk menjadi negara maju di usianya yang ke-100. Namun demikian, masih banyak hal yang meski diselesaikan, seperti soal kesejahteraan petani.

Kemarin, Sabtu (24/9/022), ribuan massa gabungan dari buruh dan petani melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta.

Sejak pukul 10.00 WIB, massa melakukan aksi longmarch dari Balai Kota DKI Jakarta menuju Patung Kuda.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memimpin langsung aksi demonstrasi tersebut.

Iqbal menegaskan, aksi dilakukan bertepatan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) disahkan, yang kemudian diperingati sebagai Hari Tani.

"Para petani adalah aktor penting di dalam negara ini, tanpa petani siapa yang bisa makan, siapa yang bisa melanjutkan hidup tanpa makan," tegas Iqbal dalam orasinya diatas mobil komando.

Iqbal yang juga Ketua Umum Partai Buruh ini mengaku bakal terus mendukung para petani bisa mendapat semua hak-haknya.

"Andaikata Tuhan memberikan kesempatan Partai Buruh menang, perintah saya pertama sebagai presiden partai kepada parlemen fraksi partai buruh, saya akan minta 9 juta hektare diberikan kepada kaum petani," ujarnya.

Iqbal juga menyayangkan kondisi petani di Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Banyak petani yang masih tertindas.

"Tidak ada di satu negara, di satu bangsa, dikatakan bangsanya kuat kalau kaum taninya miskin, kalau kaum taninya tertindas, kalau kaum taninya didiskrimnalisasi, bahkan diusir dari tanahnya," katanya.

Setidaknya ada tiga tuntutan utama yang disampaikan massa aksi gabungan buruh dan petani. Pertama, reforma agraria serta kedaulatan pangan. Reforma agraria yang dimaksud adalah memastikan petani memiliki tanah.

Selain itu, meminta kepada Pemerintah agar mengembalikan tanah-tanah rakyat yang direbut dan dikuasai oleh perusahaan serta agar tidak ada kriminalisasi terhadap petani saat berjuang mewujudkan reforma agraria.

Kedua, penolakan kenaikan harga BBM, dan menolak Omnibus Law.