Bank Dunia Ubah Patokan, Penghasilan di Bawah Rp 32 Ribu per Hari Masuk Garis Miskin

FOTO: Pemerintah Targetkan Pengentasan Kemiskinan di 2022 — Warga melakukan aktivitas di daerah kumuh kawasan Jakarta, Kamis (13/1/2022). Pemerintah akan memperluas penanganan kemiskinan ekstrem menjadi 212 kabupaten/kota di 25 provinsi, di mana 147 kabupaten/kota di antaranya merupakan wilayah pesisir. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia (World Bank) mengeluarkan ketentuan baru mengenai kondisi garis kemiskinan internasional.

Dikutip dari laporan Bank Dunia bertajuk 'East Asia and The Pacific Economic Update October 2022: Reforms for Recovery', Jumat (30/9/2022) garis kemiskinan ekstrim secara internasional menjadi USD 2,15 atau Rp 32.752 per orang per hari (asumsi kurs rupiah 15.200 per dolar AS).

Sebelumnya, garis kemiskinan ekstrem internasional ditentukan dengan penghasilan di level USD 1,90 atau sekitar Rp 28.900 per orang per hari.

Hal itu artinya apabila penghasilan seseorang hanya mencapai sekitar Rp 32.000 per hari, maka orang tersebut dikategorikan dalam kondisi miskin.

Selain itu, Bank Dunia juga mengubah batas penghasilan kelas menengah ke bawah (lower middle income class) menjadi USD 3,65 (Rp 55.600) per orang per hari, naik dari USD 3,20.

Adapun batas penghasilan kelas menengah ke atas (upper middle income class) yang naik dari USD 5,50 kini menjadi USD 6,85 (Rp 104.351) per orang per hari.

Batasan baru ini membuat sebanyak 33 juta orang kelas ekonomi menengah bawah di kawasan Asia turun kelas menjadi miskin. Indonesia dan China menjadi negara dengan penurunan kelas menengah bawah dan atas terbanyak, ungkap Bank Dunia.

Bank Dunia mencatat, kedua negara ini bersama-sama menyumbang lebih dari 85 persen peningkatan daerah dalam jumlah penduduk miskin.

"Meskipun dampak pada kemiskinan ekstrim (dengan penghasilan USD 2,15) relatif terbatas karena kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut sudah sangat rendah, perubahan pada garis kelas berpenghasilan menengah ke bawah dan menengah ke atas masing-masing USD 3,65 dan USD 6,85 perlu diperhatikan," jelas Bank Dunia.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Targetkan Kemiskinan di Kisaran 7,5 Persen pada 2023, Bisakah Terwujud?

FOTO: Kemiskinan DKI Naik 1,11 Persen Selama September 2020 — Deretan permukiman penduduk semi permanen di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, Senin (5/10/2020). Pemprov DKI mencatat kenaikan angka kemiskinan Jakarta sebesar 1,11 persen menjadi 4,53 persen pada bulan September 2020 karena terdampak pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023, menjadi UU APBN 2023.

Dalam UU APBN 2023 tersebut ditetapkan tingkat Kemiskinan berada di kisaran 7,5-8,5 persen dan Gini Ratio berada di kisaran indeks 0,375-0,378. Menengok ke belakang, per Maret 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada di angka 9,54 persen.

Ekonom UOB Enrico Tanuwidjaja menilai, kenaikan inflasi masih akan terus berlanjut bahkan hingga tahun depan. Dia memprediksi tingkat inflasi di Desember 2022 bisa tembus 7 persen.

Namun jika dihitung rata-ratanya tingkat inflasi sepanjang tahun 2022 sekitar 4,9 persen. Sedangkan inflasi di tahun 2023 secara tahunan akan kembali mereda pada level 4,1 persen.

"Kalau kita rata-rata tahun ini 4,9 persen dan tahun depan 4,1 persen," Enrico saat ditemui di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Kenaikan inflasi ini tentu akan sangat dirasakan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka melalui ruang fiskalnya. Apalagi jika pemerintah berencana untuk menekan angka kemiskinan di tahun depan hingga 7,5 persen.

"Ruang gerak pemerintah harus fokus kasih bantalan sosial kepada masyarakat kelas bawah," kata dia.

Tentunya hal ini akan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur keuangannya. Berbagai program bantuan sosial yang sudah berjalan sekarang bisa terus dilanjutkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Buat kalangan bawah, buffer ini harus diberikan. Kegiatan ekonomi tidak tertutup lagi karena sektor informalnya tinggi," kata dia.

"Ketika kita masuk ke masa endemi, kita tidak bisa seperti dulu , makanya ini harus dijaga momentumnya agar terus berjalan," kata dia.

Dia juga memperingatkan surplus neraca perdagangan yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini perlu menjadi perhatian di tahun depan. Mengingat kondisi mitra dagang Indonesia tahun depan menghadapi risiko resesi.

Walaupun neraca dagang masih akan surplus, dia memperkirakan nilai akan mulai berkurang. Makanya, aspek ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah di tahun depan.

"2 tahun ini kita sudah surplus tapi harus hati-hati di tahun depan, ini harus dijaga," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Menko Airlangga: Beras hingga Rokok Punya Pengaruh Besar di Angka Kemiskinan

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Pusat dan daerah Pengendalian Inflasi 2022, di Jawa Timur, Rabu (14/9/2022).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap sejumlah komoditas yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Mulai dari beras hingga rokok berperan besar di perkotaan maupun desa.

"Kalau kita lihat yang mempengaruhi kemiskinan itu ada beberapa komoditi yang utama. Beras itu berpengaruh 23 persen di desa dan 19 persen di kota. Yang kedua ini tak boleh ketahuan Menkes, Rokok pengaruhnya 11-12 persen, kemudian telur ayam, gula pasir, daging ayam, dan seterusnya," bebernya dalam Rapat Koordinasi Pusat dan daerah Pengendalian Inflasi 2022, di Jawa Timur, Rabu (14/9/2022).

Ia berharap pemerintah daerah bisa merespons data terkait ini untuk ditindaklanjuti. Tujuannya agar bisa mengendalikan peningkatan angka kemiskinan di masyarakat.

Dari sisi inflasi pangan, Menko Airlangga mengatakan ada ssekitar 27 provinsi yang angka inflasinya di atas tingkat nasional. Beberapa diantaranya adalah Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Bali, Bangka, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Sementara Banten, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Papua Barat tingkat inflasinya berada di bawah angka nasional.

"Kemarin sudah diundang ke istana bertemu bapak Presiden untuk diingatkan, jadi keinginan bapak Presiden minta didetailkan (penyebab inflasi)," kata dia.

Ia juga menyampaikan kondisi ketahanan pangan di daerah-daerah di Indonesia. Ini berkaitan dengan sejumlah komoditas seperti beras, hingga gula pasir.

Menko Airlangga menyebut, pasokan beras di 29 provinsi dalam kondisi aman. Jagung dalam kondisi aman di 29 provinsi dengan 2 provinsi lainnya rawan.

Kemudian, cabai aman di 7 provinsi dengan 17 lainnya berada di posisi rentan dan 10 provinsi rawan. cabai rawit aman di 10 provinsi dan 14 provinsi dalam keadaan rentan, dna 10 provinsi dalam keadaan rawan.

Gula Pasir di 27 provinsi dalam status aman, dan 7 provinsi rawan. Bawang putih aman di 34 provinsi, bawang merah aman di 14 provinsi.

"Demikian juga telur ayam di 23 provinsi aman, 8 provinsi rawan dan 3 provinsi rentan, NTT, Maluku, Papua. Daging ayam aman di 34 provinsi, demikian dengan daging sap," beber Airlangga Hartarto.