Bansos Lansia, Yatim Piatu, dan Disabilitas Ditargetkan Cair November 2022

Warga seusai mengambil uang Kartu Lansia Jakarta (KLJ) melalui ATM Bank DKI di Jakarta Islamic Center, Koja, Rabu (24/4). Penerima KLJ mendapatkan Rp 600.000 per bulan sebagai bentuk pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyiapkan alokasi anggaran tambahan Rp 493 miliar kepada Kementerian Sosial (Kemensos), untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok lanjut usia (lansia), anal yatim piatu, hingga penyandang disabilitas.

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu, Putut Hari Satyaka, menyampaikan Kementerian Keuangan saat ini masih menunggu pengajuan pencairan anggaran dari Kemensos.

Bila sudah dianggarkan, nantinya penyaluran program bansos lansia, yatim piatu dan disabilitas itu juga harus disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk selanjutnya dieksekusi oleh Kemensos.

"Akan mulai, karena ini sudah dialokasikan di tahun 2022 ini. Kita tunggu Oktober-November ini, November lah," ujar Putut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Adapun menurut data Kemensos, jumlah lansia berusia lebih dari 80 tahun calon penerima bansos BLT tersebut ada sebanyak 334.023 orang. Kemudian, ada sebanyak 946.863 anak yatim piatu, dan 98.934 orang penyandang disabilitas.

Namun, Putut mengabarkan, data calon penerima bantuan itu masih dalam proses penggarapan. Kemensos memang sudah menyerahkan proposal, namun ketika itu sudah disetujui jadi anggaran pihak instansi harus memastikan kembali jumlah penerima pastinya.

"Karena yang diusulkan biasanya jauh lebih gede, yang dapat akhirnya cuman segitu. Itu menyesuaikan dengan kondisi, berapa yang mau dipakai," kata Putut.

Putut lantas mencontohkan program permakanan kepada kelompok lansia dan disabilitas yang berasal dari keluarga tunggal, artinya tanpa orang atau anggota lain yang tinggal bersamanya.

"Jadi ada semacam program bahwa Kemensos nanti meng-hire orang untuk datang ke sana, dan makanannya itu sudah jadi. Enggak mungkin dikasih beras ke mereka, orang mereka disable dan lansia juga enggak bisa masak. Tapi ini masih digarap sama Kemensos," tuturnya.

Pemotongan BLT lagi-lagi terjadi! Kali ini pemotongan BLT dengan dalih iuran pembangunan musala. “Tidak apa-apa dipotong” ujar perangkat Desa Keser, Blora, usai menerima uang Rp 100 ribu dari warga yang telah menerima BLT.

2 dari 3 halaman

BLT Jokowi Dinilai Jawab Kegelisahan Masyarakat Akibat Kenaikan BBM

Pencairan BLT Terkait Kenaikan Harga BBM — Seorang warga penerima bantuan langsung tunai (BLT) memperlihatkan uang sebesar Rp600 ribu yang baru diterimanya, terkait kenaikan harga BBM di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kenaikan harga BBM kepada 20,65 juta orang melalui PT Pos (Persero) dengan total dana Rp12,4 triliun. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibagikan pemerintah pusat sebagai pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sebagai langkah efektif dalam menjawab kegelisahan masyarakat. Dengan penyaluran BLT tersebut, beban hidup masyarakat menjadi berkurang.

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase, menyebut kenaikan BBM sempat menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Namun berkat BLT yang dibagikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kegelisahan itu pun menemui solusinya.

“Bantuan ini dalam rangka menjawab kegelisahan masyarakat yang kita tahu bersama masyarakat berharap mendapat uluran tangan dari pemerintah,” kata Syam dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/9/2022).

Menurutnya, pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Sebab, strategi Presiden Jokowi tersebut dinilai cukup baik dan menyentuh persoalan dasar masyarakat.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergandengan tangan sehingga dampak kenaikan BBM tidak begitu dirasakan masyarakat, minimal ada keseimbangan. Kedua, niat Pak Presiden sudah bagus. Insya Allah masyarakat bisa menikmati program dari Pak Presiden,” paparnya.

3 dari 3 halaman

UMKM

Namun di sisi lain, Syam mengingatkan pemerintah daerah agar turut mengambil langkah strategis seperti yang dilakukan pemerintah pusat. Sektor UMKM dinilainya perlu mendapat perhatian khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

“Presiden sudah berpikir bagaimana dengan program BLT, mana versi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten (untuk mengatasi persoalan ini). Kita perbanyak anggaran untuk UMKM demi menstabilkan pasar yang ada sehingga UMKM bisa tumbuh dan perekonomian masyarakat tetap terjaga dengan baik,” tutur dia.

Infografis Syarat Dapat Subsidi Gaji dan Cara Cek Bansos. (Liputan6.com/Trieyasni)

Bansos
Peristiwa
Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
Lihat Selengkapnya
Bansos
kemensos
Organisasi
Kemensos atau Kementerian Sosial adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan sosial.
Lihat Selengkapnya
kemensos
kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu
Kementerian Keuangan
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Keuangan
Lansia
yatim
yatim piatu
Bansos Lansia
Disabilitas