Menaker Salurkan BSU ke Nakes, Subsidi Gaji Tahap 4 Cair Senin 3 Oktober 2022

Pemerintah siap menyalurkan program bantuan sosial upah atau BSU 2022 tahap IV mulai Senin (3/10/2022) besok. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran untuk implementasi program tersebut kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta mengatakan, BSU Rp 600 ribu sudah dicairkan kepada sekitar 7 juta pekerja atau buruh dalam tahap I, II dan III. Nantinya, program BSU ini akan dilanjutkan sampai 6-7 tahap.

Total alokasi anggaran yang disiapkan untuk tahun ini sebesar Rp 8,8 triliun, dan masih tersisa sekitar Rp 4,6 triliun untuk triwulan akhir tahun ini.

"Yang sudah dibayarkan tentunya Rp 4,2 triliun. Karena tiap orang dapatkan Rp 600 ribu satu kali pembayaran dalam tiap-tiap tahap. Itu 48,2 persen dari anggaran Rp 8,8 triliun," ujar Isa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/10/2022).

Isa menyampaikan, proses pencairan bantuan subsidi gaji itu akan dilaksanakan melalui bank-bank himbara. "Mereka yang tidak punya rekening ada yang disarankan buka Rekening. Tapi ada yang akses susah ke bank, dibayarin lewat PT Pos Indonesia," imbuhnya.

Untuk total jumlah penerima, Isa mengabarkan, memang ada penurunan dari estimasi buruh/pekerja yang menurut perhitungan awal laik mendapat bantuan subsidi gaji.

"Waktu pak Presiden canangkan estimasinya 16 juta pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dengan penerima upah Rp 3,5 juta per bulan," bebernya.

"Kemungkinan yang 16 juta ini akan tersaring beberapa. Kategori bukan PNS dan lain-lain dan penerima (BLT) BBM, jadinya sekitar 14 juta lebih (penerima), tidak sampai 16 juta," tandas Isa.

Pemerintah saat ini tengah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU Rp 600 ribu. Namun, dalam prosesnya masih banyak pekerja yang mengeluh belum mendapatkan bantuan tersebut.

Lantas mengapa belum mendapatkan BSU?

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui akun Instagram @kemnaker, Jumat (30/9/2022). Terdapat 3 alasan utama penyebab pekerja belum mendapatkan BSU 2022 atau BLT gaji ini.

Pertama, data pekerja yang bersangkutan belum masuk dalam proses penyaluran BSU tahap yang sedang berjalan karena penyalurannya dilakukan secara bertahap.

Kedua, pekerja tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU karena telah menerima program kartu Prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro tahun berjalan, serta pesyaratan lainnya sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

Ketiga, terdapat data rekening duplikasi, tutup, tidak valid, tidak sesuai dengan NIK, dan tidak terdaftar.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan bantuan sosial dari pemerintah di tengah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Adapun BSU 2022 diberikan sebesar Rp 600 ribu kepada para pekerja atau buruh yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mencatat per 27 September 2022 secara nasional BSU sudah tersalurkan kepada 7.077.550 pekerja atau sebanyak 48,3 persen.

Menaker menegaskan, BSU disalurkan kepada para pekerja dari Sabang sampai Merauke yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.

"Setiap minggu (disalurkan kepada) 1 juta, 2 juta (penerima BSU). Insya Allah dalam kurun 1 bulan mungkin Pak Presiden kita bisa selesaikan," pungkas Menaker.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan bantuan sosial dari pemerintah di tengah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Adapun BSU 2022 diberikan sebesar Rp 600 ribu kepada para pekerja atau buruh yang memenuhi syarat.

Sebagai informasi, pemerintah telah memberikan BSU Rp 600 ribu sejak September 2022, BSU 2022 tahap pertama telah disalurkan sebanyak 4.112.052 penerima.

Kemudian untuk tahap kedua 1.607.776 dan tahap ketiga 1.375.772 pekerja. Semua total penerimaan hingga tahap ketiga diketahui saat ini BSU sudah disalurkan kepada 7.077.550 pekerja atau buruh.

Untuk prosesnya, BSU akan dicarikan setelah data dari BPJS Ketenagakerjaan diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Kemudian BSU akan langsung disalurkan ke rekening pekerja dan buruh melalui bank Himbara atau bank pemerintah yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). 

Target penerima BSU 2022 ini sejumlah 14.639.675 pekerja atau buruh dengan total anggaran Rp. 8.804.969.750.000.

Untuk memastikan apakah pekerja atau buruh terdaftar sebagai penerima BSU 2022, dapat melakukan pengecekan pada laman resmi Kemnaker melalui kemnaker.go.id dan website bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Adapun pekerja atau buruh yang belum mendapatkan BSU 2022 salah satu penyebabnya adalah karena adanya kesalahan data dalam BSU 2022. Lalu bagaimana Cara Mengubah Data BSU 2022 yang Salah?

Melansir laman instagram @kemnaker pada Kamis (29/9/2022), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI memberikan solusi jika terjadi kesalahan data pekerja atau buruh dalam BSU 2022.

Adapun solusi dari Kemnaker RI adalah sebagai berikut:

1.     Perubahan data dapat disampaikan langsung kepada perusahaan domisili pekerja/buruh untuk kemudian disampaikan oleh perusahaan kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan setempat. Perubahan data tersebut akan dikirimkan kembali oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk proses pencairan.

2.     Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan memproses lebih lanjut pencairan dana apabila data yang diterima tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Setelah melakukan beberapa langkah tersebut, calon penerima BSU 2022 tinggal menunggu konfirmasi terkait perubahan datanya.   

Beberapa penyebab lainya dari BSU 2022 yang tidak bisa cair kepada pekerja atau buruh, antara lain:

1. Tidak memenuhi persyaratan diantaranya;

- Warga Negara Indonesia (WNI)

- Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 2022

- Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta atau upah minimum provinsi, kabupaten atau kota.

- Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, Polri atau ASN.

- Bukan salah satu penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah seperti program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.

2. Sudah menerima bantuan lainnya (Kartu Prakerja, BPUM, dan PKH);

3. Data rekening duplikasi, tutup, pasif, tidak valid, dibekukan, tidak sesuai dengan NIK, atau tidak terdaftar.

Kemnaker menginformasikan bahwa tidak akan memproses lebih lanjut pencairan dana apabila data yang diterima tidak sesuai dengan syarat seperti yang sudah diatur dalam Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.