Menko Airlangga: Plafon KUR 2023 Naik jadi Rp 470 Triliun

Adapun sebagai program yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di sekitar lokasi perusahaan, pelaksanaan program CSR saat ini didukung dengan penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang TJSL Perseroan Terbatas guna mengatur keberadaan CSR di sekitar lokasi perusahaan dengan radius tertentu yang masih diperhitungkan Pemerintah dengan proyeksi minimal berada di kabupaten/kota yang sama dengan lokasi perusahaan.

“Dengan sistem ini tentu Kadin bisa melaksanakannya dengan percontohan yang ada dan sesuai arahan Presiden untuk bisa direplikasi, untuk itu Pemerintah mengapresiasi inisiatif Kadin dan selanjutnya dapat mohon arahan lebih lanjut dari Presiden,” pungkas Menko Airlangga.

Presiden Joko Widodo yang hadir langsung pada kegiatan tersebut, memberikan arahan agar seluruh pihak baik Pemerintah maupun pihak swasta dapat berkolaborasi menyelesaikan berbagai persoalan secara konkret seperti halnya dengan pengentasan kemiskinan ekstrem. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga berpesan agar dapat dilakukan pendampingan terkait usaha komoditas masyarakat untuk mendorong perolehan hasil yang optimal melalui gerakan-gerakan kemitraan tersebut.

“Jika ini bisa berjalan, saya yakini bisa berefek kepada kemiskinan ekstrem yang akan bisa ditangani dengan cepat dan baik,” ujar Presiden Joko Widodo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni Presiden Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Dalam mendukung pertumbuhan UMKM agar naik kelas, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menggelar acara dan forum diskusi “Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas” yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di SMESCO Indonesia, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Bagi KADIN Indonesia, UMKM memiliki peranan krusial dalam perekonomian Indonesia sehingga perlu dikuatkan, diberdayakan dan digandeng untuk semakin tumbuh dan mampu menembus pasar global. UMKM sendiri telah berkontribusi sebesar 61.97 persen dari total PDB nasional, atau setara dengan Rp 8.500 triliun pada tahun 2020.

Pemerintah sendiri terus mendorong pemberdayaan UMKM. Presiden Jokowi mencanangkan program Economic Empowerment sebagai gerakan nasional Indonesia untuk memperkuat perekonomian Indonesia di dalam banyaknya tantangan-tantangan global.

Tak hanya itu, mendiskusikan UMKM menjadi salah satu prioritas utama Presiden Jokowi bagi Indonesia dalam forum multilateral G20.

“Saat ini kondisi perekonomian dunia di posisi yang tidak baik-baik saja. Ketidakpastiannya sangat tinggi. Pandemi memang sudah mereda, namun perekonomian dunia masih belum kembali normal. Kondisi akan lebih sulit dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang memantik krisis finansial, pangan, energi dan lainnya. Namun, kita percaya Indonesia mampu melewatinya. Ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II yang masih bisa tumbuh 5,4 persen,” jelas Presiden Jokowi saat meresmikan acara Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10/2022).

Presiden juga meyakini, di kuartal-kuartal berikutnya perekonomian nasional akan terus tumbuh di atas angka yang ditargetkan. Kunci keberhasilannya, kata Presiden, adalah dengan berkolaborasi, kompak karena tantangan kita tidak mudah dan cukup berat.

Presiden Jokowi juga menekankan perlu adanya Indonesia Incorporated agar perusahaan yang besar, menengah, kecil bekerjasama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan di lapangan secara konkret.

“Pemerintah sulit mendampingi UMKM atau petani, yang bisa langsung mengawal adalah pihak swasta dan akan berhasil jika ada gerakan kemitraan seperti yang diinisiasi oleh KADIN Indonesia,” tambah Jokowi.

Presiden juga mengatakan kemitraan industri dengan UMKM akan berefek pada percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

“Selain itu, saya sekali lagi menekankan dan menegaskan, jangan sampai kita bisa memproduksi, tapi malah impor. Seperti misalnya di Buton, deposit aspal 662 juta ton yang masih dalam proses hilirisasi. Tapi saat ini kita malah impor, setahun 5 juta ton. Hal-hal seperti ini jangan terjadi, untuk produk apapun,” tegas Presiden Jokowi.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan acara bertema Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas ini adalah sebuah inisiasi KADIN Indonesia dalam mengajak seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun sektor swasta, dari perusahaan besar hingga UMKM, untuk mengeratkan kolaborasi demi menguatkanpertumbuhan tulang punggung ekonomi rakyat yakni UMKM.

“Inclusive closed loop ecosystem merupakan sebuah program kemitraan melekat yang diinisiasi oleh KADIN Indonesia untuk UMKM hingga petani yang merupakan sebuah kolaborasi dan kerja sama antar multi-stakeholder, seperti pemerintah, sektor swasta, UMKM, atau stakeholder lainnya, sehingga dapat membangun ekosistem kemitraan yang terbuka, adil, dan berkelanjutan untuk memajukan ekonomi kerakyatan Indonesia,” ucap Arsjad.

Arsjad juga menambahkan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani ataupun UMKM melalui pendampingan budidaya dan akses pasar, meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Selain itu, KADIN Indonesia telah meluncurkan Wikiwirausaha sebagai platform digital yang menghubungkan UMKM ke perusahaan besar secara digital sesuai dengan kebutuhan, termasuk kebutuhan akan teknologi, pembiayaan, akses ekspor, dan lainnya.