10 Negara dengan Inflasi Terendah di Dunia, Ada Indonesia

Secara bulanan inflasi September 2022 sebesar 1,17 persen (MtM) merupakan tertinggi sejak Desember 2014 sebesar 2,46 persen (MtM), di mana pada saat itu inflasi juga didorong dari penyesuaian harga bensin dan solar yang dilakukan pada 17 November 2014.

Berdasarkan komponen, inflasi harga diatur Pemerintah (Administered Prices) mengalami inflasi sebesar 6,18 persen (MtM) sehingga inflasi tahun kalendernya mencapai 11,99 persen (YtD) dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 13,28 persen (YoY). Bensin memberikan andil sebesar 0,89 persen sementara solar memberikan andil 0,03 persen.

Penyesuaian harga BBM tersebut juga mendorong adanya kenaikan harga pada berbagai tarif angkutan seperti tarif angkutan dalam kota (andil inflasi 0,09 persen), tarif angkutan antar kota (andil inflasi 0,03 persen), tarif angkutan roda 2 online (andil inflasi 0,02 persen) dan tarif angkutan roda 4 online (andil inflasi 0,01 persen).

"Inflasi tarif angkutan diperkirakan masih akan dirasakan pada bulan Oktober, melihat beberapa daerah belum melakukan penyesuaian tarif. Namun diharapkan dampaknya tidak akan terlalu besar, mempertimbangkan daerah mulai dapat menjalankan program pengendalian inflasi termasuk bantuan di sektor transportasi maupun logistik, dari penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT)

Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 110 miliar untuk menekan kenaikan inflasi. Penyisihan anggaran tersebut sebagai pemenuhan instruksi Presiden Joko Widodo terkait penanganan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada awal September lalu.

"Kalau di Jabar sekitar Rp 110-an miliar," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat ditemui di Hotel Holiday Inn Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (3/10).

Emil panggilannya, mengatakan anggaran tersebut digunakan Pemprov untuk membiayai transportasi distribusi bahan pangan. Agar, harga bahan pangan yang didatangkan dari wilayah lain tidak mengalami kenaikan signifikan.

"Itu ada yang buat membiayai transportasi komoditi, biar kalau impor ikan atau telur itu enggak mahal," kata dia.

"Kita bayarin ongkosnya supaya harga ke pasar jadi lebih murah," sambungnya.

Selain untuk mensubsidi ongkos distribusi pangan, Pemprov Jabar juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jatah dari program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ini sebagai upaya pemerintah agar bantuan yang diterima masyarakat lebih luas pemanfaatannya.

"(Data penerima bansos) dipisahkan, jadi tidak ada redundant dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ungkap dia.

Adapun besaran BLT yang diberikan sekitar Rp 600.000 per penerima manfaat. Bantuan diberikan kepada nelayan, petani dan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah.

"Kalau saya (Pemprov Jabar) mengisi yang belum-belumnya seperti nelayan, petani dan lain-lain," kata dia.