Menko Airlangga Harap Implementasi Kerja Sama IKCEPA Dimulai Januari 2023

Duta Besar Park Tae-sung mengungkapkan bahwa hubungan bilateral korea dan Indonesia telah ditingkatkan menjadi Special Strategic Partnership, khususnya dalam kemitraan strategis di bidang kendaraan listrik dan baterai yang merupakan “showcase” untuk kerjasama yang saling menguntungkan.

Eratnya hubungan bilateral kedua negara juga ditandai dengan adanya forum Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC). Pertemuan ini rutin menggelar pertemuan baik di tingkat menteri maupun pejabat senior.

Dalam forum JCEC RI-ROK yang dipimpin Menko Perekonomian RI dan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan, membahas dan menyepakati kerja sama dalam berbagai bidang yang terefleksikan dalam empat Working Group yaitu investasi dan perdagangan, industri, energi dan sumber daya mineral, serta e-commerce.

Dari sisi hubungan ekonomi bilateral, total perdagangan Indonesia-Korea pada tahun 2021 sebesar USD18,4 miliar atau mengalami kenaikan 37,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020.

Republik Korea juga menduduki peringkat ke-7 sebagai investor terbesar Indonesia pada tahun 2021 dengan total FDI senilai sekitar USD1,6 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal ke III masih diatas 5 persen.

Airlangga menjelaskan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni PMI yang sebesar 53,7 persen dan termasuk salah satu tertinggi di negara-negara Asean.

"Pertumbuhan ekonomi dalam 3 kuartal sudah diatas 5 persen dan terakhir di 5,44 persen dan diperkirakan di kuartal III ini juga pertumbuhan hampir sama atau sedikit diatas 5,4 persen, ujar Airlangga, pada Rapat Kerja Nasional, Jakarta, Selasa (4/10).

Dia menyebut secara spasial penguatan ekonomi terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di maluku dan papua yang pertumbuhannya hampir diatas 13 persen dan kontribusi memang masih di regional jawa sebesar 56,55 persen.

Oleh karena itu upaya kebijakan yang diambil pemerintah salah satunya adalah menjadi dasar pembangunan yakni kebijakan satu peta.

Kebijakan satu peta adalah program yang bertujuan untuk menciptakan satu standar referensi sebagai basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, akuntabel untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

"Program kebijakan satu peta yang diluncurkan oleh Bapak Presiden (Jokowi) dengan PP Nomor 9 Tahun 2016 ini dengan kegiatan utama adalah kompilasi integrasi, sinkronisasi, informasi geospasial tematik dan juga berbagai data untuk jaringan informasi geospasial nasional dan dengan regulasi yang ke Nomor 23 tahun 2021 tematiknya ditingkatkan dari 85 menjadi 158 dan ini dengan menambahkan tema baru antara lain dibidang perekonomian, keuangan, kebencanaan, kemaritiman dan melibatkan tambahan menjadi total 24 K/L," terang dia.

Manfaat dari kebijakan satu peta adalah pembangunan berbasis spasial, perencanaan dan pemanfaatan tata ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut, dalam bumi dan udara.

Kemudian kesesuaian dan perizinan pemanfaatan ruang masing-masing sektor, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dan perbaikan data IGT masing-masing sektor.