Sederet Jurus Pemerintah Percepat Capaian Net Zero Emission di 2060

Pada acara penganugerahan tersebut, PT Kideco Jaya Agung, anak perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk, meraih penghargaan pada Penganugerahan Subroto 2022 dalam bidang Mineral dan Batubara dengan kategori wajib bayar dengan tingkat kepatuhan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi subkategori PKP2B.

Selain itu Kideco juga memenangkan penghargaan di bidang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Batubara Terinovatif, untuk Badan Usaha Pertambangan Batubara.

Dalam sambutannya usai menerima penghargaan, Direktur Utama Kideco, Mochamad Kurnia Ariawan menyampaikan bahwa industri tambang harus dapat memberikan manfaat kepada negara dan masyarakat.

Dia mengatakan pihaknya akan terus berkontribusi kepada negara dan masyarakat, antara lain melalui PNBP.

“Kami mengucapkan terima kasih karena untuk kesekian kalinya kami mendapatkan apresiasi dari Kementerian ESDM atas kinerja yang telah kami lakukan. Ini menjadi motivasi luar biasa bagi Kideco, untuk terus memberikan kontribusi nyata melalui ketaatan pembayaran PNBP kepada negara dan kontribusi langsung ke masyarakat lingkar tambang melalui program PPM yang kami miliki," ujar Mochamad Kurnia Ariawan.

Sebelumnya, Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan bahwa Indonesia perlu memastikan reformasi kebijakan untuk membuka jalan bagi transisi energi ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada batu bara. Ini sebagai bagian dari tujuan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060.

Indonesia, salah satu penghasil karbon terbesar di dunia, telah menandatangani janji global untuk menghentikan penggunaan batu bara, yang dipandang penting untuk membantu membatasi kenaikan suhu global mencapai 1,5 derajat Celcius.

Dilansir dari Channel News Asia, Jumat (2/9/2022) laporan terbaru IEA mengatakan bahwa jenis teknologi yang dibutuhkan Indonesia untuk beralih ke energi yang lebih bersih, seperti sistem tenaga surya, sudah tersedia secara komersial dan hemat biaya, asalkan pemerintah menerapkan kebijakan pendukung.

Menurut IEA, di bawah skenario yang mengasumsikan komitmen iklim terpenuhi, Indonesia dapat memiliki kapasitas tenaga surya dan angin sebesar 25 Gigawatt pada tahun 2030, naik dari sekitar 0,4 GW saat ini.

Namun, proyek tenaga surya di Indonesia saat ini menelan biaya lebih dari dua kali lipat dari proyek di negara berkembang lainnya, sebut IEA, dan secara ekonomi tidak kompetitif dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas alam.

Biaya dapat dipangkas dengan memperkenalkan tarif yang transparan dan kompetitif dan jalur proyek yang dapat diprediksi, menurut laporan badan tersebut, yang disusun setelah permintaan dari kementerian energi di Indonesia.

Sementara itu, Indonesia berencana meningkatkan porsi energi terbarukan dari bauran energinya menjadi 23 persen pada tahun 2025, tetapi sejauh ini baru mencapai sekitar 12 persen. Batubara saat ini juga masa memasok sekitar 60 persen kebutuhan listrik di Tanah Air.