Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka menghadapi ancaman resesi 2023, Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta para negara G20 bisa memenuhi komitmen yang dibuat bersama. Wujudnya dengan tetap menghormati kedaulatan dan integritas negara.
"Komitmen tidak berhenti hanya pada kata-kata, akan tetapi memiliki wujud dalam bentuk kerja-kerja nyata, sekecil apapun kerja nyata tersebut," kata Puan dalam Pertemuan Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).
Dia menuturkan komitmen ini untuk menghindarkan suatu sistem internasional yang hanya berorientasi kepada keinginan kekuatan besar tertentu saja. Dengan komitmen seperti ini, diharapkan setiap negara akan bersinergi dalam membangun kekuatan bersama dan bukan menghasilkan rivalitas ataupun dominasi.
Advertisement
"Bagaimana kita membangun suatu komitmen kerja bersama? Apabila disaat yang bersamaan kita memiliki orientasi dan kepentingan yang berbeda-beda?," kata dia.
Disamping memenuhi komitmen, penting juga memiliki pondasi saling percaya (trust building) dalam membangun Kerja bersama antar negara.
Saling percaya, harus dapat ditunjukan melalui hubungan yang setara dalam upaya bersama mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
"Kita perlu mengubah paradigma winner takes all dan zero sum menjadi win-win dalam hubungan antar negara. Tanpa adanya trust, kita akan terus berkompetisi memaksimalkan keuntungan masing-masing," paparnya.
Â
Dialog dan Diplomasi
Dialog dan diplomasi dalam penyelesaian berbagai masalah global, menjadi protokol yang utama dalam setiap kerja bersama antar negara. Budaya damai dan toleran (culture of peace and tolerance) semakin diperlukan dalam memperkuat interaksi antar bangsa dan negara.
"Kerja bersama antar parlemen berperan penting untuk menyebarkan budaya damai dan toleran, yang semakin diperlukan menghadapi ketegangan geopolitik saat ini," kata di.
Krisis yang datang silih berganti telah menjadi bagian dari era kenormalan baru. Berbagai krisis yang dialami saat ini tentunya bukan yang terakhir.
Maka, Parlemen pada kesempatan P20 ini, harus dapat merumuskan suatu agenda, yang dapat meningkatkan kemampuan setiap negara untuk merespon dan menghadapi berbagai permasalahan global.
Â
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Ancaman Resesi Kian Nyata, Puan Serukan DPR Turun Tangan
Ancaman negara-negara dunia mengalami resesi depan semakin nyata. Ketua DPR RI, Puan Maharani memperkirakan bank sentral di berbagai negara akan merespon gejolak ekonomi dengan melakukan peningkatan suku bunga yang ujungnya bermuara pada resesi ekonomi.
"Ke depan diperkirakan akan merespon gejolak ekonomi dengan melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrem dan secara bersama-sama dan hal ini akan berdampak pada resesi ekonomi," kata Puan dalam Pertemuan Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).
Puan melanjutkan, gejolak ini akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat global. Krisis ekonomi yang merambat pada krisis sosial. Sehingga diperlukan berbagai langkah antar negara, khususnya negara-negara G20, untuk dapat memastikan rantai pasok komoditas strategis tetap aman untuk memenuhi kebutuhan domestik.
"Negara-negara produsen komoditas strategis, selain mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik dan kepentingan pasar, juga perlu membangun kewajiban bersama untuk menjaga kebutuhan stok global yang stabil," tuturnya.
Selain itu, juga diperlukan kerja bersama dalam menyediakan stimulus pembangunan yang ditransmisikan untuk keperluan kegiatan ekonomi domestik. Sehingga konsumsi dan daya beli tetap terjaga.
"Orkestrasi dari kekuatan negara-negara G20, untuk mempercepat transformasi ekonomi, baik ekonomi digital maupun ekonomi hijau, sangat diperlukan dalam bentuk nyata," kata dia.
Tak hanya itu, Puan Maharani menilai perlu adanya penguatan implementasi agar ekonomi digital dan ekonomi hijau menjadi ekosistem ekonomi yang inklusif. Hal ini dilakukan melalui implementasi mengembangkan kemudahan berusaha, bank digital, pajak karbon, dan energi baru dan terbarukan.
Indonesia kata dia, telah memperkuat berbagai regulasi yang dapat mendorong ekonomi digital dan ekonomi hijau. Di sisi lain, dalam merespon gejolak ekonomi dunia dan orkestrasi pembangunan global dibutuhkan prinsip-prinsip dalam hubungan kerja bersama antar negara yang efektif.