Konflik Pekerja Bongkar Muat Berujung Demo di Pelabuhan Kendari, Kemenhub Turun Tangan

Lebih lanjut, dia menerangkan kalau orang yang bisa bekerja di Terminal Kendari New Port adalah yang sesuai dengan kompetensi. Artinya, tidak sembarang orang bisa bekerja di pelabuhan peti kemas tersebut.

Ini merujuk pada ketentuan di Peraturan Menteri Perhubungan PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan pada pasal 5 ayat (2) dan (5). Aturan itu mewajibkan pekerja perlu memiliki komoetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Kendari Agus Winartono mengatakan bahwa ia terus mengusahakan mediasi antar pihak-pihak terkait untuk mencari solusi.

“Kami telah mengagendakan pertemuan antara kedua koperasi TKBM, BUP dan Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari pada hari Kamis (6/10) untuk duduk bersama mencari solusi dan kesepakatan bersama,” ujar Kepala KSOP Kelas II Kendari Agus Winartono.

Saat ini melihat situasi yang belum kondusif, Agus memerintahkan seluruh staf berkantor dari rumah masing-masing (WFH) sampai situasi kondusif. Langkah ini diambil demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan namun tetap memberikan pelayanan ke pelaku usaha Pelabuhan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) punya lima kapal baru. Kapal ini jenis kapalpatroli yang akan digunakan memperkuat armada di wilayah timur Indonesia di Pelabuhan Sorong, Papua Barat.

Kapal negara patroli tersebut diresmikan secara simbolis oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Capt. Mugen S. Sartoto mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

"Keberadaan kapal negara patroli yang ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) sangat penting dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penjagaan laut dan pantai," kata Capt. Mugen dikutip dari Antara, Jumat (30/9/2022).

Ia menjelaskan, kelima kapal negara patroli ini yakni KNP. 379 yang ditempatkan di KSOP Kelas I Sorong, KNP. 4005 ditempatkan di KSOP Kelas III Biak, KN. 5260 ditempatkan di UPP Kelas III Teminabuan, KN. 5263 ditempatkan di UPP Kelas III Korido, dan KN. 5261 ditempatkan di UPP Kelas III Bade.

Kata dia, kapal-kapal ini akan dimanfaatkan untuk menegakkan aturan keselamatan dan keamanan pelayaran, melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta membantu pencarian dan penyelamatan jika terjadi kecelakaan pelayaran di wilayah kerja masing-masing.

Menurutnya, pelaksanaan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan di pantai merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

"Untuk melaksanakan fungsi dimaksud perlu didukung oleh prasarana berupa Pangkalan Armada Penjagaan Laut dan Pantai yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia serta tersedianya kapal patroli dan SDM yang mumpuni dan profesional dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran," katanya.

Terkait dengan kondisi tersebut, lanjutnya, Kemenhub terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana termasuk dengan membangun armada kapal negara patroli.

Dengan bertambahnya unit kapal negara patroli diharapkan dapat semakin memperkuat armada kapal patroli yang sudah ada dalam menciptakan keselamatan pelayaran, juga menjaga laut Indonesia dari segala bentuk gangguan dan ancaman serta mencegah dan menangani kerusakan lingkungan laut.