Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Pencucian Uang!

Untuk menghindari Pencucian uang Danang Tri Hartono mengatakan bisa kita dihindari, sejumlah layanan yang disediakan industri jasa keuangan melalui digitalisasi memungkinkan perpindahan aset keuangan dalam waktu cepat.

Upaya pelaku jasa keuangan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan teroris (TPPT) makin menantang di era digital.

“Tantangan industri jasa keuangan makin hari makin besar. Pelaku kejahatan keuangan mengincar produk-produk jasa keuangan untuk memindahkan hasil kejahatannya. Maka itu hasil tindak pidana kejahatan masuk ke jasa keuangan harus dapat dicegah,” ungkap

Sama halnya yang dikatakan Yenti Garnasih, pencegahan bisa melalui PPATK dimana, mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

“ kita masih dilema sebenarnya, penegakan hukum masih belum transparan, tapi dengan adanya PPATK kita bisa melapor pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang” ungkapnya.

ia pun mengingatkan kepada masyarakat masyarakat harus waspada terhadap pencucian uang, dan penegak hukum harus terus mengejar pelaku pencucian uang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebagai anggota Komite AML CFT, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus meningkatkan kualitas pencegahan pencucian uang atau yang terkait dengan pembiayaan ilegal. Kemenkeu juga mendukung upaya sektor keuangan dalam membangun kredibilitas dan integritas pengelolaan perbendaharaan negara.

“Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan ekonomi, tahun lalu Kementerian Keuangan dan PPATK telah menandatangani nota kesepahaman pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata Sri Mulyani dalam acara Konferensi Integrity and Compliance Task Force B20: Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crimes, Rabu (28/9/2022).

Nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan PPATK ini juga merupakan tanda dukungan penuh pemerintah terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Selain itu, nota kesepahaman ini juga menjadi pedoman dalam melaksanakan kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan PPATK. Ruang lingkup nota kesepahaman kami juga mencakup pertukaran data dan informasi," ujar Menkeu.

Adapun untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, Indonesia membentuk PPATK pada tahun 2002. PPATK merupakan unit intelijen keuangan independen negara yang didirikan untuk memerangi kejahatan keuangan. Unit ini juga memiliki peran penting dalam proses Indonesia menjadi anggota penuh FATF.

"Misi yang dilakukan oleh PPATK sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada peringatan dua dekade Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) di Indonesia," ucapnya.