KPK Kawal Potensi Korupsi di Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Terdapat dua hal yang diharapkan dapat dikerjakan Kementerian PANRB sebagai upaya pencegahan korupsi pada 2023-2024. Dua hal itu adalah integritas aparatur sipil negara (ASN) dan upaya menjaga integritas melalui manajemen SDM Aparatur.

“Di tahun 2023-2024 harus ada rencana aksi pencegahan korupsi yang sesuai dengan tantangan yang kita hadapi, maka kami meminta masukan dan usulan dari Kementerian PANRB serta anggota tim nasional PK lainnya,” jelasnya.

Kementerian PANRB akan segera mematangkan usulan Aksi PK periode 2023-2024 untuk percepatan pembangunan SPBE maupun bidang SDM Aparatur.

Juga, Kementerian PANRB akan terus berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi usulan Aksi PK dengan anggota Tim Nasional PK lainnya, yakni Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, serta KPK.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menyatakan akan mendorong seluruh kabupaten/kota di Indonesia agar memiliki mal pelayanan ublik (MPP).

Menurutnya, mal pelayanan publik ini akan mempermudah masyarakat mendapat layanan terintegrasi.

"MPP jadi concern atau perhatian Kementerian PANRB, mendorong pelayanan yang terintegrasi dan kami mengharapkan di sini ada pelayanan klinik OSS (Online Single Submission), karena belum semua orang paham atau tahu apa itu OSS," kata Azwar mengunjungi MPP Graha Tiyasa Kota Bogor di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jumat (16/9/2022).

Saat ini, tercatat baru ada 67 mal pelayanan publik yang sudah berdiri dan jumlahnya akan terus bertambah di beberapa daerah lainnya.

"Karena MPP ini akan jadi legacy bagi kepala daerah. Keberhasilan MPP ini juga sangat bergantung dari inovasi dan kreativitas pemerintah daerah," ujar Menpan RB.

Ke depan Kemenpan RB akan menjadikan mal pelayanan publik sebagai target indikator untuk memberikan insentif kepada daerah.

"Walaupun ada kendala dari tempat, anggaran dan sistem. Tapi kendala itu bisa diatasi melalui inovasi seperti di Kota Bogor, yakni mendapatkan CSR, lokasi strategis. Ini bagus MPP Kota Bogor bisa dicontoh," terangnya.

Azwar mengaku mengagumi mal pelayanan publik Graha Tiyasa Kota Bogor. Menurutnya, mal pelayanan publik yang berada lantai dasar Mal Lippo Keboen Raya ini terbilang lengkap dibanding di kota/kabupaten lainnya.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah yang ikut mendampingi Menpan RB mengatakan, sejak diresmikan pertama di Jawa Barat, angka kepuasan masyarakat meningkat dan sudah dua kali berturut-turut mendapatkan predikat A (sangat baik).

"Pelayanannya konsisten, instansi yang ada di MPP memberikan pelayanan satu tempat atau one stop service ke masyarakat," katanya.