Lewat Pelatihan, Wirausaha Disabilitas Sahabat Tuli Mampu Berdaya Saing  

PTI ke depan, lanjut dia, terus mengembangkan kemampuan pada disabilitas. Sejumlah kegiatan untuk mengembangkan diri kaum disabilitas terus-menerus dilakukan oleh PTI sampai saat ini.

“Sahabat Tuli adalah sumber daya manusia yang sangat berpotensi untuk terus dibina dan ikembangkan agar menjadi sosok mandiri secara financial”, ujar Myra.

Pelatihan yang telah diberikan kepada para Sahabat Tuli saat ini meliputi pelatihan sebagai MUA atau Makeup Artist, Chef, dan Bidang Seni (Art).

“Sejumlah alumni dari kegiatan tersebut sudah ditempatkan dibeberapa tempat yang bergengsi,” tutur Myra.

Lebih jauh, Myra mengemukakan, PTI berkomitmen untuk membantu pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh Sahabat Tuli, sehingga tidak menutup kemungkinan ke depannya mereka juga akan diajarkan bagaimana meningkatkan penjualan jasa dan produk yang ditawarkan.

PTI bergerak sejak Maret 2020, ketika pandemi COVID-19 melemahkan perekonomian dan melumpuhkan sumber penghasilan rakyat kecil.

“PTI dengan tiga tahapan yaitu pertahanan, penanggulangan, dan pemulihan ekonomi, memfokuskan gerakan pada bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan sosial. Yayasan PTI disahkan pada 5 Oktober 2020,” tutup Myra.

Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyebut baru 30 persen dari total pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang melek digital.

“Dari 64 juta UMKM di Indonesia itu kira-kira hanya 19 juta UMKM yang melek digital, sehingga masih banyak ruang yang harus didorong oleh pemerintah agar UMKM bisa mendapat akses kredit mudah dan murah,” katanya dalam Market Review IDX Channel dikutip dari Antara, Jumat (7/10/2022)

Namun demikian, menurutnya pelaku UMKM menyambut positif komitmen pemerintah untuk meningkatkan pagu KUR dari sekitar Rp373,17 triliun menjadi Rp460 triliun di 2023.

“Saya pikir ini bisa menjadi alat pendorong UMKM yang efektif, bagaimana UMKM bisa bertumbuh dengan lebih baik dan bagaimana pertumbuhan ekonomi juga bisa terdongkrak secara agregat,” ucapnya.

Sampai Agustus 2022, penyaluran kredit perbankan telah mencapai Rp6.155 triliun, tetapi kredit yang disalurkan untuk UMKM baru mencapai Rp1.214 triliun atau 19,7 persen dari total kredit perbankan.

UMKM sebagai penopang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) perlu mendapatkan lebih banyak kredit dari perbankan yang antara lain didorong oleh program seperti KUR.

Agar KUR lebih efektif, pemerintah perlu mendorong pelaku UMKM membuat ekosistem bisnis dengan klasifikasi yang lebih detil, seperti ekosistem bisnis berdasarkan komoditas yang dihasilkan atau diolah.

“Sistem klusterisasi KUR yang sekarang sudah ada tidak cukup, masih terlalu makro. Sehingga dibutuhkan teknik lebih mikro tentang bagaimana pelaku UMKM per komoditas punya klustering,” katanya.

Dengan demikian evaluasi yang akan dilakukan perbankan terkait kelayakan UMKM mendapatkan KUR dapat lebih mudah dilakukan.

“Klustering per sektor usaha, per komoditas, menjadi sangat penting karena semua risiko menjadi lebih terukur. Harapan kita NPL (Non Performing Loan) KUR bisa turun, bahkan bisa di bawah NPL kredit perbankan secara umum,” ucapnya.