BPKN: Pelindungan Konsumen E-Commerce Masih Rendah

Pada kesempatan ini, Rizal E. Halim, Ketua BPKN-RI mengungkapkan bahwa e-commerce bisa berkembang pesat sesuai dengan arahan presiden yang menyatakan bahwa Indonesia adalah pangsa yang besar.

“Saat ini Indonesia menduduki posisi ke-6 sebagai negara penghasil bisnis rintisan terbesar di dunia setelah Amerika, India, maupun China. Perkembangan ini tentunya juga harus diikuti dengan penataan industri yang tidak hanya melindungi pengguna, tetapi juga dapat menciptakan iklim berusaha yang bersahabat bagi para pelaku usaha,” papar Rizal.

Megawati Simanjuntak juga menjelaskan hasil kajian yang sudah dilakukan BPKN-RI terkait e-commerce dari bulan April hingga September 2022.

Beberapa permasalahan e-commerce di Indonesia adalah transaksi keuangan tidak semuanya dimonitor, teritorialitas hukum, penipuan e-commerce, kemananan transaksi, keamanan data pribadi, informasi palsu (toko fiktif, barang tidak sesuai), akuisisi asing e-commerce/start up, belum ada database e-commerce, dan ekosistem yang belum matang.

Dengan telah disahkannya RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) oleh DPR, Kemenkominfo akan segera menyusun peraturan turunannya. Adanya UU PDP ini kedepannya, akan membuat Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang akan mendaftar, sekaligus akan dapat juga melakukan assessment terkait dengan poin-poin PDP sehingga PSE atau pelaku e-commerce nantinya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” tutup Mega.