Pengusaha Minta Kenaikan UMP 2023 Sesuai Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Lebih lanjut, dia menegaskan kalau kenaikan upah minimum untuk tahun 2023 nanti, tetap harus mengacu kepada regulasi Pengupahan yang ada saat ini. Adi mengaku akan mengikuti hasil dari rundingsn tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

"Pengusaha pun akan taat terhadap regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Besarannya kita ikuti sesuai dengan mekanisme yaitu mengacu terhadap Inflasi atau Pertumbuhan Ekonomi," terangnya.

"Memang saat ini inflasi lebih tinggi ya betul tapi kita harus lihat juga pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan, tapi pada dasarnya KADIN Indonesia akan selalu taat pada regulasi dan aturan pemerintah," tambah Adi.

Disamping mengacu pada PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, pihaknya tetap akan menperhatikan besaran kenaikan harga pasar imbas dari kenaikan harga BBM subsidi. Misalnya, melingkupi dampak terhadap kenaikan upah yang ditetapkan pemerintah nantinya.

"Yang jelas KADIN akan menunggu Dewan Pengupahan berkerja terlebih dahulu untuk memenuhi prasyarat tersebut dan tentu saja apa yang menjadi himbauan dan kebijakan Pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan, kami sebagai pelaku usaha akan mentaatinya," tegasnya.

Adi menilai kalau permintaan buruh yang naik upahnya sebesar 13 persen merupakan hak demorkatis buruh. Hanya saja, ia mengingatkan kalau perlu ada beberapa pertimbangan.

Misalny ketentuan kenaikan upah minimum tersebut harus sesuai dengan regulasi yang sudah ada saat ini. Kemudian telah disepakati bersama lewat Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Gubernur masing-masing wilayah untuk ditetapkan.

"Penetapan besaran upah tersebut untuk saat ini masih menunggu Data-data yang sedang disiapkan oleh badan statistik nasional dalam hal ini Badan Pusat Statistik yang merupakan data rujukan utama yang sesuai dengan mekanisme regulasi," katanya.

"Sesuai dengan komunikasi dan informasi yang kami terima data tersebut paling lambat diterima oleh Kemnaker tanggal 7 November 2022, untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam formula pengupahan untuk mengetahui besaran kenaikan upah minimum 2023," imbuh Adi.

Besaran upah minimum 2023 tengah digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak terkait. Buruh mengusulkan, kenaikan upah sebesar 13 persen di 2023 mendatang.

Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan kenaikan upah minimum 13 persen itu masih bisa dicapai. Namun, angka moderatnya sekitar 10 persen.

Dia melihat situasi ekonomi dan inflasi saat ini diperlukan adanya kenaikan upah. Besarannya memang mengacu pada mekanisme triparti, antara buruh, pemerintah, dan pengusaha.

Adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup bqik, ditambah dengan tingkat inflasi, maka kenaikan upah minimum dinilai perlu dilakukan. Meski ada ancaman resesi global, ditambah adanya kenaikan harga BBM subsidi di awal September 2022.

"Kalau melihat itu sih sebetulnya, kalau buruh disampaikan 13 persen, itu sebetulnya menurut saya masih relaistis, karena secara hitungan makronya pemerintah punya target (pertumbuhan ekonomi) sekitar 5,3 persen dan inflasi sekitear 3,3 persen," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (10/10/2022).

"Jadi itu juga sekitar kurang lebih sampai 9 persen, kalau kemudian lebih tinggi dari itu masih memungkinkan paling tidak 10 persen kenaikan tahun depan, so far bisa naik lebih tinggi lagi," tambahnya.

Dia menerangkan kalau keputusan nantinya tetap bisa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan sebagai turunan dari Undang-undang Cipta Kerja. Titik beratnya dari negosiasi didalam tripartit anara buruh, pengusaha, dan pemerintah sebagai pengambil posisi di tengah antara keduanya.

"Angka moderatnya kurang lebih di angka 10-an persen, mengantisipasi dari juga aspek sisi sektor-sektor yang belum pulih, belum semuanya sektor ekonomi indonesia itu belum pulih," bebernya.