Jaga Inflasi, 2 Persen Dana Transfer Umum Daerah Bakal untuk Distribusi Pangan

Lewat upaya tersebut, Arief pun bersyukur ketersediaan stok pangan kini bisa terjaga. "Alhamdulillah ketersediaan bahan pokok aman. Hari ini makan nasi, daging ayam, telur, ada enggak? Insya Allah ketersediaan terjaga," imbuhnya.

Di samping itu, ia menekankan setiap instansi daerah untuk benar-benar memanfaatkan anggaran DTU agar harga pangan di setiap wilayah benar-benar bisa terkendalikan.

"Harga yang harus kita sama-sama kerjakan. Makanya biaya distribusinya disanggupi pemerintah, termasuk pemda diminta untuk menggunakan DTU-nya," tutup Arief.

Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) disebut akan menanggung biaya distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Ini masuk dalam skema subsidi angkutan pangan yang dilakukan Bapanas.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan menanggung biaya distribusi pangan ini jadi salah satu dari dua skema. Skema lainnya adalah alokasi dari dana transfer umum di pemerintah daerah.

"Ada dua, jadi Pak Presiden menyampaikan untuk yang besar-besar, misalnya over production di Sumbawa, Dompu, kemarin jagung ya, tempatnya udah gak cukup untuk nampung, gudang Bulog, gudang swasta udah gak cukup gitu ya, kemudian ini kan harus dimobilisasi stoknya ke daerah lain," kata dia kepada wartawan di Bekasi, Selasa (20/9/2022).

"Sementara peternak di Kendal, peternak Blitar, perlu jagung, nah itu difasilitasi distribusinya oleh Badan Pangan Nasional, yang besar-besar," tambahnya.

Kendati begitu, Arief enggan menyebut berapa besaran alokasi dana yang disiapkan oleh Badan Pangan Nasional. Namun, ia memastikan akan menanggung kebutuhan biaya distribusi yang diampu oleh Bapanas.

"Berapapun kebutuhannya, itu harusnya bisa. Karena ada sentra produksi yang kelebihan ada daerah yang defisit. Jadi daerah surplus ke daerah defisit, mappingnya ini ada di NFA. Di kedeputian satu," terang dia.

Sementara, untuk skema kedua, Arief menerangkan kalau itu sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo. Dimana pemda mengalokasikan 2 persen dari DTU baik Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil untuk membantu angkutan pangan.