Ekspor Produk Sawit Melonjak Rp 13,7 Triliun per Agustus 2022

Peningkatan ekspor didukung oleh kenaikan produksi sebesar 503 ribu ton menjadi 4,3 juta ton dari sebelumnya 3,8 juta ton juta ton. Kenaikan produksi ini selain disebabkan oleh faktor musiman juga karena perjanjian kerja sama (PKS) sudah beroperasi secara normal.

Namun, Mukti melanjutkan, secara tahunan atau year on year (YoY) sampai dengan Agustus, produksi 2022 sebesar 31,6 juta ton lebih rendah dari produksi 2021 sebesar 33,6 juta ton.

Konsumsi dalam negeri per Agustus 2022 sebesar 1.841 ribu ton, sedikit turun (-2,2 persen) dibandingkan dengan konsumsi Juli sebesar 1.881 ribu ton, tetapi lebih tinggi dari Agustus 2021 sebesar 1.465 ribu ton.

Secara YoY konsumsi sampai dengan Agustus 2022 sebesar 13.299 ribu ton, 8,5 persen lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 12.253 ribu ton.

"Berdasarkan perkembangan tersebut, stok minyak sawit turun dari 5.905 ribu ton pada bulan Juli menjadi 4.036 ribu ton pada bulan Agustus," pungkas Mukti.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap rencana perpanjangan kebijakan pungutan ekspor sawit Rp 0 alias gratis. Dia mengatakan rencananya akan diperpanjang hingga akhir tahun 2022 ini.

Untuk diketahui, sebelumnya, kebijakan penghapusan pungutan ekspor sawit ini berlaku hingga 31 Oktober 2022 mendatang. Meski, Airlangga tidak merinci alasan perpanjangan kebijakan itu.

"Rencana akan ada perpanjangan. Sampai akhir tahun," kata dia saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Di sisi lain, Menko Airlangga meyebut kalau akan meninjau penerapan Domestic Market Obligation (DMO) minyak kelapa sawit. Ini mengacu karena turunnya harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

"Akan selalu direview karena harga sawit , jadi harga sawit rendah, dan harga sawit lebih rendah dari harga solar. Jadi tentu dana dari BPDP Sawit (BPDPKS) tidak terpakai," terangnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tetap berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional.

Dalam rapat Komite Pengarah (Komrah) BPDPKS pada Minggu (28/08), diperoleh keputusan yang telah menyetujui lima hal yakni Perpanjangan Tarif Pungutan Ekspor (PE) sebesar USD 0 untuk semua produk sampai dengan 31 Oktober 2022, Penambahan Alokasi Biodiesel Tahun 2022, Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah (3M), Dukungan Percepatan Peningkatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Perpanjangan Tarif PE sebesar USD 0 dimaksudkan untuk menjaga momentum saat ini, di mana harga Crude Palm Oil (CPO) mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga tandan buah segar (TBS) yang mulai meningkat, sehingga membuat petani atau pekebun mulai merasakan manfaatnya,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/8/2022).

Di samping itu, peningkatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat diproyeksikan akan menyebabkan kenaikan permintaan minyak solar di Triwulan IV - 2022.

Oleh karena itu, kecukupan biodiesel sebagai campuran B30 hingga akhir Desember 2022 perlu dijaga dengan meningkatkan alokasi volume biodiesel pada tahun ini, yang semula sebesar 10.151.018 kiloliter (kL) menjadi 11.025.604 kL.

“Untuk meningkatkan keberterimaan kelapa sawit Indonesia di pasar dunia, Komrah sepakat untuk mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO. Di antaranya dengan menempatkan Sekretariat ISPO di bawah BPDPKS, serta mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO,” jelas Menko Airlangga.

Rapat Komrah juga meminta agar segera dilakukan rapat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai upaya percepatan pelaksanaan Program PSR.

Selanjutnya, juga diberi mandat kepada Kementerian Pertanian dan BPDPKS agar segera melakukan studi terkait dana pendampingan PSR yang saat ini hanya sampai P0 menjadi TM1.